• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Minggu, 22 September 2019

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Walikota dan Bupati Kupang Diminta Tanggalkan Ego Soal PDAM
    ALBERTO | Kamis, 12 Februari 2015 | 14:21 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Walikota
    Anggota DPRD NTT, Alexander Ena (Foto : Web)

     
    Kupang, Flobamora.net - Walikota Kupang, Jonas Salean dan Bupati Kupang, Ayub Titu Eki diminta untuk menanggalkan ego terkait persoalan PDAM Kabupaten Kupang. Pasalnya, perseteruan antara kedua pemimpin wilayah ini terkait kepemilikan aset PDAM Kabupaten Kupang belum berujung.

     

    “Jika masing-masing pihak bertahan dengan ego maka pelayanan kepada masyarakat bisa terbengkalai,” kata anggota DPRD NTT, Alexander Ena, saat Sosialisasi APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2015 dan Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, di Ruang Garuda Kantor Walikota Kupang, selasa (10/2) kemarin.

     

    Alex menegaskan, sebagai pemimpin sebuah wilayah, walikota maupun bupati Kupang harus mengutamakan kepentingan rakyat dan tidak melihat dimana aset PDAM berada.

     

    Menurutnya, kedua kepala dearah harus bisa duduk bersama untuk membicarakan masalah PDAM tanpa harus gontok-gontokan yang akhirnya merugikan masyarakat Kota maupun Kabupaten.

     

    “Banyak laporan masyarakat terkait pelayanan PDAM Kabupaten Kupang. Kita menduga bahwa pelayanan yang tidak maksimal ini terjadi karena kedua pimpinan wilayah saling rebutan aset. Hal ini tentu akan mengganggu pelayanan. Kami berharap ini tidak menjadi konflik yang berkepanjangan,” katanya.

     

    Walikota Kupang, Jonas Salean pada kesempatan tersebut menyampaikan pihaknya tidak mau lagi bernegosiasi dengan Bupati Kupang Ayub Titu Eki. Menurutnya, setiap kali pertemuan, Bupati Kupang selalu menyanggupi untuk bekerjasama, namun itu hanya sebatas kata-kata.

     

    “Kami sudah memiliki itikad baik, tapi Pemkab Kupang selalu mempermainkan kami. Itulah sebabnya kenapa kami tidak mau lagi bernegosiasi dengan mereka,” tegas Jonas.

     

    Menurut Jonas, masalah PDAM akan diserahkan langsung kepada pemerintah pusat yang memiliki aset sebanyak Rp. 300 miliar sedangkan aset milik Pemkab Kupang hanya Rp. 13 miliar. Selain itu, pemerintah Kota Kupang tidak akan mengeluarkan ijin lanjutan terhadap 11 sumur Bor yang dimanfaatkan PDAM kabupaten Kupang untuk melayani warga Kota Kupang.

     

    “Jika mereka mengancam akan memutuskan jaringan terhadap pelanggan. Kita tinggal manfaatkan saja jaringan milik BLUD SPAM yang selama ini belum dimanfaatkan. Jaringan milik mereka yang ada sekarang juga bisa dimanfaatkan karena itu merupakan aset dari pemerintah pusat,” katanya. ***


     
    BERITA TERKAIT
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2019 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.