• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Selasa, 30 November 2021

     
    Home   »  Ekonomi & Investasi
     
    Rencana Penghapusan PBB, PAD Terancam Melorot
    ALBERTO | Kamis, 12 Februari 2015 | 22:08 WIB            #EKONOMI & INVESTASI

    Rencana
    Sekda Provinsi NTT, Fransiskus Salem

     

     
    Kupang, Flobamora.net - Rencana Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menghapus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memicu persoalan di daerah. Sebagian besar pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pajak. Jika kebijakan menghapus pajak diterapkan maka hal itu menjadi ancaman menurunnya PAD disetiap daerah.


    Sekeretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggra Timur, Fransiskus Salem menjelaskan sumber penerimaan pajak adalah PBB dan bea atas tanah dan bangunan. Berapa pun PAD di suatu daerah, sebagian besar dipastikan dari pajak sehingga perlu dilakukan kajian rencana penghapusan pajak oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.


    "Pajak itu dijemput langsung dari rakyat baik di derah pedesaan maupun perkotaan sehingga harus dikaji dengan baik rencana penghapusan pajak karena dampaknya pasti PAD menurun," kata Salem, Kamis (12/2).   

    Pajak merupakan salah satu sumber PAD yang besar karena ada kaitan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Semakin tinggi NJOP, semakin tinggi pula pajak disuatu daerah. Karena itu, rencana penghapusan pajak harus dikaji lebih baik sebab setiap orang yang memiliki lahan pasti dikenakan pajak. Rencana penghapusan PBB agar dikaji dengan baik karena hal itu diatur dalam Undang-undang.

    Pada umumnya pajak disetiap kabupaten/kota sangat menjanjikan. Khususnya di daerah pariwisata, PAD-nya sering meningkat dari tahun ke tahun karena adanya pajak hotel dan restoran. 

     

    Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Kupang, Yohanis Hanli Hidayat yang dihubungi pada kesempatan terpisah berharap kebijakan tersebut tidak diterapkan terhadap seluruh sumber pajak PBB.

     

    “Rencana Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menghapus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan dirasakan daerah, terutama pendapatan asli daerah (PAD) yang berkurang sampai Rp 7,6 miliar,” katanya.

     

    Jika penghapusan PBB hanya berlaku bagi masyarakat pemilik rumah dan tanah, menurut Yohanes, kehilangan PAD hanya setengah dari jumlah itu atau sekitar Rp 4 miliar. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh mengatasi kehilangan pendapatan tersebut belum dibahas.

     

    Pada 2014, PAD Kota Kupang sebesar Rp 112,5 miliar, sebagian diantaranya berasal dari pajak sebesar Rp 56,3 miliar, dan retribusi Rp 22,6 miliar. Pendapatan lainnya berasal dari perusahaan daerah dan penerimaan lain dari pihak ketiga. ***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2021 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.