• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Sabtu, 28 November 2020

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    PPPK, Terobosan Pemerintah dalam Penataan Birokrasi
    ELSA | Jumat, 20 Februari 2015 | 20:23 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    PPPK,
    Yacob Seth, salah seorang pemerhati masalah kepegawaian dan birokrasi

     

     

    Ende, Flobamora.net - Terbukanya keran untuk masuknya sumber daya manusia aparatur negara dengan perjanjian kerja (PPPK) selain pegawai negeri sipil (PNS), merupakan terobosan kebijakan pemerintah dalam penataan birokrasi.

     

    “Ini merupakan upaya nyata pemerintah agar pelaksanaan birokrasi lebih professional,” kata Yacob Seth, salah seorang pemerhati masalah kepegawaian dan birokrasi di Ende, Jumat (20/2).

     

    Dia mengatakan, PPPK dapat membuat fleksibilitas dan mengubah gen birokrasi. Selain itu, PPPK juga mampu memacu adrenalin birokrasi dan menumbuhkan citra baru bahwa orang yang ingin mengabdi pada negara tidak harus berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

     

    Menurut dia, selama ini, PNS yang berkinerja bagus atau sebvaliknya, biasanya tetap dipertahankan sampai pensiun.  Tidak ada sejarahnya PNS berkinerja buruk dipensiunkan. Namun hal itu dimungkinkan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

     

    “Kalau kinerjanya tidak bagus, PNS bisa diberi sanksi sampai pemberhentian sebagai pegawai,” tegasnya.

     

    Dia menjelaskan, antara PNS dan PPPK hampir sama, kecuali NIP dan pensiun. Dalam perjanjian kerja bagi PPPK, akan dituliskan klausul mengenai jaminan pensiun, yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Selain itu juga dicantumkan, apabila negara mengalami krisis ekonomi, maka yang pertama kali terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah PPPK.

     

    Menyinggung tentang masih banyaknya tenaga honorer daerah dengan berbagai status yang ada, Yacob dengan tegas menyatakan, keberadaan tenaga honorer daerah itu mestinya sudah harus diputihkan.

     

    “ Kita tahu kalau sistem perekrutan tenaga honorer kali lalu, itu asal-asalan saja. Yang penting ada hubungan keluarga atau kedekatan emosional dengan pejabat tertentu, bisa saja menjadi honorer,walau dari sisi kapasitas, kemampuan dan keterampilan kerjanya berada dibawah rata-rata, bahkan  tidak punya kemampuan apa-apa,” Paparnya.

     

    Namun dia tidak menampik masih ada tenaga honorer yang memang benar-benar mampu dan patut dipertahankan serta diperjuangkan untuk ditingkatkan statusnya.

     

    Karena itu, demikian Yacob semua tenaga honorer akan tergusur secara otomatis dengan adanya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jika mereka ingin tetap bekerja maka harus berkompetisi dan yang paling penting adalah instansi membutuhkan tenaganya.

     

    “Berbeda dengan PNS, tidak ada batas usia untuk perekrutan PPPK. Sejauh memiliki kompetensi dan organisasi membutuhkan, ada kesempatan untuk mendaftar sebagai PPPK,” pungkasnya.***

     
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2020 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.