• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Kamis, 29 Oktober 2020

     
    Home   »  Ekonomi & Investasi
     
    Gubernur Kecewa Para Bupati tidak Hadiri Musrenbang
    ALBERTO | Selasa, 31 Maret 2015 | 14:17 WIB            #EKONOMI & INVESTASI

    Gubernur
    Gubernur NTT, Frans Lebu Raya

     

     

    Kupang, Flobamora.net - Gubernur NTT, Frans Lebu Raya mengungkapkan kekecewaannya lantaran bupati di daerah itu tidak menghadiri forum Musrenbang Tingkat Provinsi NTT Tahun 2015 yang digelar di Kupang 31 Maret 2015.

     

    “Jangan pandang forum ini sebagai sebuah rutinitas belaka. Jika pandangan itu masih saja ada, hilanglah momentum tersebut. Padahal, forum seperti ini sangat penting untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan sebuah daerah di tahun mendatang,”  kata Lebu Raya di Kupang, Selasa (31/3).

     

    Menurut Lebu Raya, ia tahu pada saat yang sama para bupati/wakil bupati ada yang mengikuti Rakornas pembangunan daerah tertinggal di Kementerian Desa dan Transmigrasi di Jakarta. Namun, bisa mengutus wakilnya untuk menghadiri Musrenbang.

     

    Kata dia, Musrenbang yang diselenggarakan juga untuk menjamin kesinambungan pembangunan di daerah dan sinergitas antara kabupaten/kota dengan provinsi.

     

    Pantauan Flobamora.net, selain Walikota Kupang, Jonas Salean, para bupati yang menghadiri Musrenbang tahun 2015 antara lain Bupati Flotim, Yoseph Lagadoni Herin, Bupati Ende, Marselinus Y.W Petu, penjabat Bupati Belu, Wilhelmus Fony, Wakil Bupati Manggarai, Deno Kamelus  dan Wakil Bupati Sikka, Paolus Nong Susar. Sedangkan daerah lain hanya mengutus sekretaris daerah dan Kepala Bappeda.

     

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Yuswandi A.Temenggung mengatakan, Forum Musrenbang memliki arti penting karena seluruh pemangku kepentingan dapat berpartisipasi melakukan penajaman, penyelarasan dan klarifikasi terhadap rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang disusun pemerintah.

     

    “Diharapkan RKPDTahuin 2016 yang akan disepakati bersama dalam Musrenbang menjadi landasan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyrakat NTT,” katanya.

     

    Dia menambahkan, RKPD mempunyai kedudukan,peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Secara substansial RKPD memuat seluruh program dan kegiatan serta pemafaatan keuangan daerah. ***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2020 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.