Warning: ob_start(): output handler 'ob_gzhandler' conflicts with 'zlib output compression' in /home/flobamor/public_html/media.php on line 2
Ini Tanggapan Bupati Ende Terkait Putusan PTUN Kupang


  • LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Sabtu, 23 Maret 2019

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Ini Tanggapan Bupati Ende Terkait Putusan PTUN Kupang
    ALEX | Kamis, 09 April 2015 | 09:00 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Ini
    Bupati Ende, Marselinus Y.W Petu

     

    Ende, Flobamora.net - Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang yang memenangkan gugatan dr. Yayik Parwita Gati dan mengabulkan sebagian gugatan Sukadamai Doa sebastianus dan Frans Letor , tidak serta-merta mengembalikan ketiga pejabat tersebut ke jabatan semula.

     

    Hal tersebut disampaikan Bupati Ende Marselinus YW Petu menjawab wartawan di Ende, rabu (8/4) kemarin, berkaitan dengan putusan PTUN Kupang  beberapa waktu lalu.

     

    Menurut Bupati Marsel, pihaknya hingga sekarang belum menerima salianan petikan putusan tersebut dan belum mengambil langkah apapun terkait dengan hasil putusan PTUN Kupang.

     

    "Sampai hari ini saya belum menerima petikan putusan PTUN Kupang, dan langkah apa yang akan kami lakukan selanjutnya masih tunggu salinan putusan tersebut," kata Marsel yang didampingi Kabag Hukum Setda Kabupaten Ende , Jhon Philipus yang juga bertindak sebagai kuasa hukum bupati.


    Dia mengatakan, langkah selanjutnya apakah akan banding atau upaya hukum lainnya nanti setelah melakukan diskusi antara dirinya sebagai bupati, wakil bupati, sekda dan bagian hukum setelah mendapatkan salinan putusan PTUN Kupang.


    Dia juga mengatakan, untuk ketiga pejabat tersebut juga belum terpikirkan, karena menurutnya, putusan tersebut tidak otomatis mengembalikan mereka ke jabatan semula.


    "Kita harus ikut regulasi. Saat mereka melakukan gugatan, regulasi yang dipakai adalah regulasi lama. Sementara yang kita pakai sekarang adalah Undang-Undang ASN. Makanya tidak serta-merta mereka dikembalikan ke jabatan semula," ujarnya.

     

    Sebagai pejabat pembina kepegawaian, sambungnya,  ketiganya dikembalikan ke bupati apakah dieksekusi, namun harus sesuai regulasi yang berlaku yakni Undang–Undang ASN.


    Dia menghormati dan mengapresiasi upaya hukum yang dilakukan ketiga pejabat tersebut, karena menurutnya mekanisme sudah seperti itu.

    Sementara itu Kabag Hukum, John Philipus mengatakan seyogyanya putusan itu harus dieksekusi. Namun, tidak semua putusan harus dieksekusi, demikian pula berkaitan dengan putusan PTUN dari ketiga pejabat itu.

    "Saat gugatan diajukan ketika itu masih menggunakan regulasi lama. Kita kini pakai UU ASN. Jadi sekarang kewenangan ada di bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian," kata John sambil mengurai isi putusan Sukadamai dan Frans Letor, dimana sebagiannya diakomodir PTUN sedangkan gugatan dr. Yayik gugatannya diterima seluruhnya.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2019 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.