• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Senin, 30 November 2020

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Kasus Pasar Alok, JPU Gunakan Parameter yang Tidak Tepat
    VICKY DA GOMEZ | Selasa, 14 April 2015 | 22:11 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Kasus
    Zakarias Heriando Siku

     

     

    Maumere, Flobamora.net -  Ben Hadjon dan Nanik Nurhayati, kuasa hukum Zakarias Heriando Siku alias Heri Siku, terdakwa kasus dugaan korupsi Pembangunan Lanjutan Pasar Alok TA 2006-2007 menuding jaksa penuntut umum (JPU) melakukan tindakan yang tidak cermat karena telah menggunakan parameter yag tidak tepat dalam menilai kerugian negara.

               

    Pendapat ini dikedepankan kuasa hukum saat menyampaikan keberatan atau eksepsi terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum pada sidang di Pengadilan Tipikor Kupang minggu lalu.

     

    Sebelumnya, dalam dakwaan, JPU menghitung kerugian negara dengan menggunakan SK Bupati Sikka Nomor 86/HK/2006 tertanggal 6 Juni 2006 tentang Penetapan Standarisasi Harga Satuan Bahan, Upah dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan untuk Bangunan Non Pemerintah Tahun Anggaran 2006. Bertitik tolak dari SK ini, penuntut umum mendalilkan terdapat seleisih kemahalan nilai kontrak sebesar Rp 579.040.000.

               

    Menurut Ben Hadjon, standar harga yang digunakan penuntut umum bukan hanya keliru tetapi juga menyesatkan karena apabila diteliti secara cermat tentang isi keputusan tersebut maka jelas-jelas SK itu ditujukan khusus untuk bangunan non pemerintah. Keputusan Bupati Sikka tersebut digunakan sebagai dasar untuk menghitung biaya retribusi  izin mendirikan bangunan (IMB) untuk bengunan non pemerintah berdasarkan prinsip efisien, efektif dan transparan, bukan untuk menentukan harga perkiraan sendiri (HPS) pada proyek-proyek pemerintah.

               

    Dia mengatakan apabila penuntut umum menggunakan standar harga sesuai SK Nomor 86/HK/2006 maka semua proyek yang ada di Kabupaten Sikka pada tahun 2006 telah menimbulkan kerugian negara karena telah menggunakan standar harga yang sdama sebagaimana yang digunakan pada proyek Pembangunan Lanjutan Pasar Alok TA 2006-2007. Hal ini menunjukkan bahwa nyata-nyata penuntut umum telah menggunakan parameter yang keliru dalam menghitung kerugian negara.

               

    Kuasa hukum ini berpendapat seharusnya penuntut umum menggunakan standar harga sebagaimana yang tertuang dalam SK Bupati Sikka Nomor 188/45/297/2005 tanggal 31 Desember 2005 tentang Standarisasi Harga Barang-Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sikka karena berdasarkan SK itu  maka proyek-proyek Pemkab Sika TA 2006 menggunakan standar harga tersebut di mana telah mempertimbangkan antara lain faktor inflasi, pajak dan jasa kontraktor. Dengan demikian standar harga tersebut jauh lebih tinggi dari standar harga bangunan non pemerintah.

               

    Dia meyakini apabila JPU menggunakan standar harga yang tertuang dalam SK Nomor 188/45/297/2005 maka tidak akan terdapat selisih kemahalan nilai kontrak sebagaimana yang didakwakan JPU.

                 

    “Penetapan standar harga yang keliru dalam menghitung kerugian negara secara implisit melahirkan keraguan akan profesionalisme tim ahli dari Politeknik Negeri Kupang yang melakukan perhitungan karena telah tidak cermat atau tegasnya salah dalam melakukan perhitungan. Berangkat dari anggapan tersebut maka perhiotungan tim ahli Politeknik Negeri Kupang menghasilkan kebenaran materiil yang diragukan apabila dijadikan dasar dakwaan untuk menuntut terdakwa,” tegas Ben Hadjon.

               

    Ben Hadjon juga mengemukakan bahwa yang menyusun HPS adalah Panitia Penunjukan Langsung. Sedangkan terdakwa selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) hanyalah mengesahkan hasil kerja panitia penunjukan langsung. Bahkan sebelum mengesahkan HPS yang diajukan panitia penunjukan langsung, tedakwa terlebih dahulu memperoleh masukan dari panitia penunjukan langsung bahwa HPS telah sesuai dengan harga pasar pada saat itu.

               

    Dengan demikian, lanjut dia, terdakwa telah bertindak cermat, objektif dan transparan serta mengedepankan prinsi-prinsip khati-hatian. Oleh karena itu tujuan penetapan HPS yakni agar proyek tersebut wajar atau optimal dari sisi pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa dan terhindar dari mark-up telah terpenuhi.

               

    Selain itu, tambahnya, tindakan terdakwa dalam mengesahkan HPS yang diajukan panitia penunjukan langsung adalah dalam rangka melaksanakan tanggungjawab jabatan yang tidak dapat dipidana.

               

    Dia menambahkan, di samping tidak cermat dalam menggunakan standar harga yang menjadi patokan untuk mengukur kerugian negara menyangkut selisih kemahalan, perhitungan tim ahli Politeknik Negeri Kupang  juga diragukan dari sisi volume. Dengan durasi kerja hanya dalam kurun waktu tidak sampai 2 hari dan menggunakan cara sampling, maka tidak mungkin memberi hasil yang akurat.

               

    Dia menyebutkan sebuah contoh sederhana seperti jumlah titik lampu yang secara fakta terdapat 7 titik dalam 1 kios, sedangkan di dalam laporan tim ahli Politeknik Negeri Kupang hanya terdapat 3 titik lampu di dalam 1 kios. Kekurangan berupa 4 titik lampu yang sejatinya terpasang diperhitungkan sebagai bagian dari kerugian negara.

               

    Contoh lain yang lebih detail, lanjutnya, berkaitan dengan pekerjaan pasang dinding, di mana  berdasarkan perhitungan tim ahli Politeknik Negeri Kupang diperoleh volume pekerjaan listplang sebesar 309,18 meter. Jika dibandingkan dengan perhitungan tim yang ditugaskan terdakwa, diperoleh hasil pekerjaan listplang sebesar 603,3 meter sehingga terdapat selisih volume terhadap kontrak yang merupakan kelebihan pekerjaan sebesar 348,12 meter atau setara dengan Rp 65.736.568.

               

    Dengan demikian, katanya, dalil penuntut umum menyangkut adanya kekurantgan volume berdasarkan perhitungan tim ahli Politeknik Negeri Kupang adalah tidak akurat, tergesa-gesa dan sangat dipaksakan.**

     
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2020 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.