• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Selasa, 19 November 2019

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Buruh di NTT Tidak Demo Saat May Day
    ALBERTO | Kamis, 30 April 2015 | 19:57 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Buruh
    Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) NTT, Stanis Tefa

     

    Kupang, Flobamora.net - Menyambut Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2015, kurang lebih 50 ribu buruh di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak akan menggelar unjuk rasa. Para buruh hanya melakukan sosialisasi tentang manfaat Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Ketenagakerjaan dan masalah human trafficking di daerah itu.


    "Memang kami beraksi tapi tidak turun ke jalan untuk menggelar demo. Kami hanya melakukan sosialisasi tentang BPJS Ketenagakerjaan dan masalah trafficking," kata Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) NTT Stanis Tefa, Kamis (30/4).


    Sosialisasi dan diskusi dilakukan untuk menjawab tuntutan para buruh yang masih mendapatkan bayaran di bawah upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp 1.250.000 per bulan. Gaji buruh di NTT masih di bawah standar, sebab masih ada perusahaan yang menggaji kariawan dengan hanya Rp 500 ribu per bulan.


    Stanis menyampaikan, walaupun tidak menggelar unjuk rasa, buruh di NTT tetap menolak outsourcing, upah murah, kenaikan bahan bakar minyak (BBM), dan pembayaran pensiun yang hanya 8 persen dari upah terakhir.


    Mereka juga menolak Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 53 Tahun 2015 tentang pengusaha bongkar-muat dari dan ke kapal di pelabuhan. Selama ini buruh pelabuhan ditangani koperasi buruh, namun diubah dan akan dilayani perseroan terbatas, sehingga buruh akan disingkirkan.


    Dia menyampaikan menuntut hak-hak buruh tidak harus dilakuan dengan aksi unjuk rasa. Sebab, aksi demo bukan keharusan untuk menuntut hak-hak para buruh. Hal itu bisa dibuktikan bahwa hampir setiap tahun para buruh melakukan aksi demo tetapi hanya membuang waktu dan energi.


    "Karena pemerintah hanya bersikap apatis tentang apa yang disampaikan demonstran. Karena itu, tidak perlu demo, hal yang penting adalah perusahaan penuhi hak-hak karyawannya," tegas Stanis.


    Dia menyebutkan, gaji buruh di NTT seharusnya Rp 60 ribu per hari. Sayangnya, perusahaan memberikan gaji hanya Rp 10 ribu per hari. Semestinya pihak perusahaan membayar gaji karyawan dengan memperhatikan jam kerja. Jika seorang buruh bekerja selama delapan jam, maka gaji yang dia peroleh dihitung sebagai waktu lembur.


    Stanis mengkritisi kalau sistem pengawasan yang diterapkan pemerintah tidak berfungsi sehingga hampir seluruh perusahaan masih mengabaikan hak-hak para buruh. Karena itu, kebijakan pemerintah tentang hak-hak buruh patut dikoreksi.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2019 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.