• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Senin, 06 Juli 2020

     
    Home   »  Ekonomi & Investasi
     
    Pemprov NTT akan Ajukan Ranperda Zonasi Pesisir
    RIZKY ALBERTO | Jumat, 08 Mei 2015 | 15:21 WIB            #EKONOMI & INVESTASI

    Pemprov
    Kadis Kelautan dan Perikanan NTT, Abraham Maulakaa

     

     

    Kupang, Flobamora.net - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akan mengajukan Rancangan Peratuaran Daerah (Ranpeda) tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di di daerah itu pada masa sidang III DPRD NTT tahun ini.

     

    “Pengusulan Ranperda ini sudah masuk dalam program legislasi daerah,” kata Kepala Dinas Kelauatan dan Perikanan Provinsi NTT, Abraham Maulaka di Kupang, Jumat  (8/5).

     

    Menurutnya, ada 14 tahapan yang harus dilalui dalam prosen penyusunan ran perda ini. Sekarang sudah sampai pada tahapan ke delapan. Lokakarya naskah akademik sudah. Nanti akan dilanjutkan dengan konsultasi publik.

     

    “Sesuai rencana, konsultasi publik dilakukan pada minggu ketiga Mei atau awal Juni mendatang. Setelah itu akan ada  focus group discussion (FGD) yang melibatkan para Sekda dan kepala Dinas Kelautan dan Perikanan se-NTT,” jelasnya.


    Konsultasi publik, lanjutnya, akan dilaksanakan di empat tempat yakni Pulau Sumba, Pulau Timor, dan Pulau Flores dibagi dua tempat yakni di Manggarai untuk Flores bagian barat dan Ende untuk Flores bagian timur.


    Hasil dari konsultasi publik,  kata Maulaka,  akan dikonsultasi lagi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebelum diajukan untuk dibahas di DPRD NTT.

     

    “Draf ranperda yang akan diajukan, sudah cocok, tinggal penetapan peta tematik pemanfaatan tata ruang karena masih harus juga dikonsultasikan dengan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah,” jelasnya.


    Mantan Wakil Bupati Alor ini menambahkan, secara nasional sudah ada lima provinsi yang memiliki Perda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Namun itu berbasiskan  UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.


    Namun,  jika penyusunannya berbasiskan UU Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka NTT merupakan provinsi  pertama yang memiliki Perda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Itu pun kalau renperda yang diajukan disetujui DPRD NTT pada masa sidang III tahun ini.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2020 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.