• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Rabu, 25 November 2020

     
    Home   »  Nasional
     
    Ini Ide Jokowi dan Ahok untuk Bikin Susah Koruptor...
    ANA DEA | Kamis, 21 Mei 2015 | 15:44 WIB            #NASIONAL

    Ini
    Presiden Joko Widodo melakukan mediasi antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di Istana Merdeka, Selasa (14/4/2015). KOMPAS.com/SABRINA ASRIL

     

     
    JAKARTA - 17 tahun reformasi sudah berjalan di Indonesia, namun praktik korupsi masih saja dilakukan oleh warga hingga pejabat tinggi negara. Meski demikian, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memiliki ide untuk menekan praktik korupsi yang terjadi. Ide ini dipikirkannya bersama Presiden Joko Widodo. 

    "Ya, nanti Presiden pelan-pelan potong aja. Jadi kami pikirkan di Jakarta dan nasional dengan pak Presiden untuk menerapkan pembatasan tarik uang kontan. Pasti ini akan ada perlawanan keras dari koruptor-koruptor, pasti keras ini perlawanannya," kata Basuki, seusai meresmikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Gandaria Selatan, Jakarta Selatan, Kamis (21/5/2015). 

    Ide itu, lanjut Basuki, telah diterapkan sebelumnya di lingkungan Pemprov DKI. Pegawai negeri sipil (PNS) dan pejabat Pemprov DKI kini tidak bisa lagi menarik tunai rekening lebih dari Rp 25 juta. Kebijakan ini seharusnya juga dapat diterapkan di Indonesia. Sehingga, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) lebih mudah menelusuri alur keuangan para pejabat.

    "Dengan cara seperti itu ketahuan duitnya siapa. Misalnya kamu mau nyogok Rp 1 miliar, nariknya gimana? Narik ulang-ulang setiap hari, bakal ketahuan juga," kata Basuki.

    Basuki menyampaikan ide ini kepada presiden Jokowi untuk juga diterapkan di Indonesia, dengan Pemprov DKI sebagai role model-nya. Bahkan, ia memberi ide warga Indonesia tidak bisa menarik uang secara kontan yang nominalnya lebih dari nilai upah minimum provinsi (UMP).

    "Memang mau mengarah ke situ negara ini. Tapi presiden sekarang lagi mengukur juga, makanya sekarang saya coba terapkan sistem ini di Jakarta," kata Basuki.

     


    Sumber: megapolitan.kompas.com
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2020 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.