• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Jumat, 25 September 2020

     
    Home   »  Nasional
     
    Ahok: `Ngapain` Sih DPR Pegang Duit?
    ANA DEA | Rabu, 24 Juni 2015 | 16:06 WIB            #NASIONAL

    Ahok:
    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama Ketua Kopaja Nanang Basuki, seusai melakukan pertemuan di Balai Kota, Rabu (24/6/2015). Kompas.com/Kurnia Sari Aziza

     

     
    JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengomentari soal usulan dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar untuk tiap anggota DPR RI. Mantan anggota Komisi II DPR RI itu menganggap pemberian dana aspirasi kepada anggota DPR tidak sesuai aturan. 

    "Ngapain sih DPR pegang duit? Kalau mau, perintahkan Kementerian untuk pegang APBN dong, karena DPR itu tujuannya cuma legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ngapain jadi eksekutor," kata pria yang biasa disapa Ahok itu, di Balai Kota, Rabu (24/6/2015). 

    Basuki mengaku khawatir pengesahan dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar untuk tiap anggota DPR mulai tahun depan akan mengacaukan fungsi musyawarah perencanaan pembangunan nasional.

    Selama ini, dana untuk aspirasi pembangunan daerah setingkat desa atau kelurahan diputuskan melalui musrenbang. Dana itu kemudian akan dibahas oleh anggota dewan atas rekomendasi pemerintah, hingga akhirnya dicairkan untuk keperluan pembangunan daerah.

    "Kalau kayak gitu, fungsi musrenbang jadi kacau balau. Tetapi kalau DPR sudah memutuskan ya mau enggak mau, kita mesti ikut. Saya sih enggak setuju, aneh banget," kata mantan kader Partai Gerindra itu. 

    Dalam rapat paripurna yang dihadiri 315 dari 560 anggota DPR, Selasa (23/6/2015), ada tiga fraksi yang menolak pengesahan peraturan DPR tentang tata cara pengusulan program pembangunan di dapil.

    Tiga fraksi itu adalah Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi PDI-P. Dengan disahkannya rancangan peraturan tentang usulan program pembangunan dapil, anggota DPR diharapkan segera menyusun proposal program pembangunan.

    Rapat paripurna untuk membahas usulan program dari setiap anggota dijadwalkan 1 Juli mendatang. 

    Dana aspirasi yang bernama resmi Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) itu kini tinggal menunggu persetujuan pemerintah.

    Anggaran sebesar Rp 11,2 triliun untuk program tersebut bisa tak cair jika pemerintah tak memasukkannya ke Rancangan APBN 2016.

     


    Sumber: megapolitan.kompas.com
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2020 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.