• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Rabu, 01 April 2020

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Usulan Gaji Ke-13 untuk Anggota DPRD NTT Didrop
    ALBERTUS | Kamis, 02 Juli 2015 | 21:51 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Usulan
    Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno

     

    Kupang, Flobamora.net – Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno mengatakan usulan gaji ke-13 yang disampaikan Badan Anggaran (Banggar) dalam Rapat Paripurna dewan, Kamis (2/7) pagi tadi bertolak dari dinamika dan pendapat yang berkembang di Banggar.

     

    Kepada wartawan seusai menggelar rapat pimpinan Pua Geno menjelaskan, pendapat yang berkembang di Banggar, menilai pemberian gaji ke-13 diskriminatif, karena hanya diberikan kepada pejabat negara dan pegawai negeri sipil.

     

    “Sebagian anggota Banggar melihat itu (pemberian gaji ke-13, red), kok terkesan diskriminatif,” kata Pua Geno.

     

    Dia mengakui, usulan itu juga bertolak belakang dengan kondisi sebagian wilayah di daerah itu yang dilanda kekeringan, serta kasus gizi buruk di Kabupaten Timor Tengah Utara dan daerah lainnya di NTT.

     

    Menurut dia, pada rapat pimpinan dewan usulan itu dihentikan karena sebagian anggota DPRD setuju dan sebagian lagi tidak setuju.“Tadi di rapat pimpinan akhirnya menyepakati usulan itu didrop, namun baru diputuskan pada Rapat Paripurna 6 Juli 2015 mendatang.

     

    Wakil Ketua DPRD NTT, Gabriel A.K Beri Bina mengatakan, pada forum rapat pimpinan dewan, semua fraksi menyampaikan keberatan adanya usulan gaji ke-13.

     

    “Pimpinan fraksi menghendaki agar usulan atau laporan Banggar tentang Gaji ke-13 didrop dan akan menuangkannya dalam pendapat akhir dan akan disampaikan pada Rapat Paripurna 6 Juli 2015,” jelasnya.

     

    Kata dia, hak-hak anggota DPRD telah diatur dalam peraturan pemerintah tentang kedudukan keuangan dan protokoler pimpinan dan anggota DPRD dan peraturan terkait lainnya.

     

    Menurut dia, tidak ada dalam peraturan dimaksud tentang gaji ke-13 bagi pimpinan dan anggota dewan. Di samping itu, anggota dewan diminta kepekaannya terhadap kondisi NTT saat ini yang menghadapi persoalan kekeringan, ancaman rawan pangan dan gizi buruk serta hal-hal lain yang menjadi prioritas pembangunan.  

     

    Dia menilai usulan Banggar tentang gaji ke-13 merupakan usulan tidak populis. Namun, usulan seperti itu lebih baik disampaikan di rapat sehingga bisa dibicarakan dan harus disesuaikan dengan regulasi.

     

    “Daripada mereka (anggota dewan) mencari tambahan (dana) di luar ketentuan, justru itu yang sangat memalukan,” tambahnya.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2020 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.