• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Selasa, 16 Juli 2019

     

     
    Home   »  Ekonomi & Investasi
     
    Pemerintah Harus Anggarkan Biaya Operasional Penyuluh Pertanian
    ALBERTUS | Sabtu, 08 Agustus 2015 | 13:07 WIB            #EKONOMI & INVESTASI

    Pemerintah
    Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Provinsi NTT Hadji Husen

     

    Kupang, Flobamora.net - Pemerintah provinsi (Pemprov) NTT diminta untuk mengalokaskan anggaran biaya operasional bagi para penyuluh lapangan, baik penyuluh pertanian maupun penyuluh peternakan, mengingat mereka adalah tulang punggung di lapangan untuk menyukseskan program pemerintah di bidang tersebut.

     

    Anggota DPRD NTT, Patrianus Lali Wolo kepada wartawan di Kupang, Jumat (7/8) mengatakan, walau keberadaan para penyuluh sebagai ujung tombak di lapangan dalam menyukseskan program pemerintah, tapi perhatian yang diberikan kepada mereka masih sangat minim.

     

    Salah satu contohnya, kata dia,  adalah tidak adanya biaya operasional yang dianggarkan secara khusus untuk para penyuluh. Akibatnya, hasil kerja yang dicapai ada yang tidak maksimal sebagaimana diharapkan.

     

    “Pemerintah mesti mengalokasikan anggaran secara jelas yang dicantumkan dalam APBD untuk biaya operasional para penyuluh lapangan,” kata Patris.

     

    Dia mengatakan, NTT masih membutuhkan tenaga penyuluh di bidang pertanian dan peternakan. Karena ratio penyuluh saat ini, satu berbanding tiga sampai lima. Artinya, satu orang tenaga penyuluh menangani tiga sampai lima desa. Akibatnya, penanganan kasus yang dialami para petani tidak maksimal.

     

    “Idealnya, satu desa ada satu penyuluh. Sehingga hasil kerja lebih terukur dan persoalan yang dihadapi para petani seperti penyakit tanaman dan ternak dapat ditangani secara cepat,” ujarnya.

     

    Dia menjelaskan, komposisi tenaga penyuluh yang tersebar di seluruh wilayah NTT lebih banyak didominasi oleh tenaga kontrak. Memprihatinkan adalah honor untuk mereka tidak dibayar rutin bulanan, melainkan sistem termin atau triwulan.

     

    Akibatnya, papar Patris, mereka tidak bisa diminta untuk bekerja maksimal, mengingat beban biaya hidup yang tinggi tidak diimbangi sistem pemberian honor yang harus diterima.

     

    “Jika sistim pembayaran honor ini belum bisa diubah, mengingat banyak juga tenaga penyuluh adalah kontrak pusat, maka pemerintah provinsi bisa mengalokasikan anggaran untuk biaya operasional. Sehingga sambil menunggu honor  atau gaji, tenaga penyuluh dapat memanfaatkan anggaran operasional yang ada untuk melakukan pendampingan kepada para petani,” tambahnya.

     

    Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Provinsi NTT  Hadji Husein yang dikonfirmasi pada kesempatan terpisah mengatakan, selama ini sudah ada alokasi anggaran untuk biaya operasional para penyuluh. Pembayarannya sangat tergatung dari data yang dimasukkan dari kabupaten.

     

    Selain provinsi, sambungnya, pemerintah kabupaten juga mengalokasikan anggaran untuk aspek tersebut. Nilai setiap kabupaten sangat bervariasi, sanngat tergantung kemampuan keuangan daerah.

    “Memang nilainya sangat kecil, tapi kita sudah alokasikan anggaran untuk biaya operasinal tenaga penyuluh pertanian dan peternakan di lapangan,” papar Husein tanpa menyebut angka pasti.

    Terkait kebutuhan tenaga penyuluh, dia menyampaikan, pada rapat koordinasi nasional di Aceh beberapa waktu lalu, pemerintah pusat akan merekrut tenaga penyuluh pada tahun 2016 mendatang. Belum diketahui jatah yang diberikan untuk NTT. ***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2019 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.