• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Minggu, 20 Oktober 2019

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    AMAN Desak Pemerintah Akui Perlindungan Masyarakat Adat
    ALEX | Rabu, 12 Agustus 2015 | 15:04 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    AMAN
    Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara(AMAN) Wilayah Nusa Bunga menggelar aksi damai menuntut pemulihan hak masyarakat adat, Rabu (12/8) .

     

    Ende, Flobamora.net- Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara(AMAN) Wilayah Nusa Bunga menggelar aksi damai menuntut pemulihan hak masyarakat adat, Rabu (12/8) .

     

    Dengan menggunakan dua kendaraan pikc-up dan puluhan sepeda motor mereka mendatangi Kantor Bupati dan DPRD Ende untuk menyampaikan aspirasi mereka.

    Dalam orasinya Koordinator AMAN Nusa Bunga, Daus Tambo mengatakan, masyarakat adat sudah banyak memberikan kontribusi kepada negara, karena itu negara wajib melindungi bukannya menindas.

     

    Dia menyebutkan, banyak konflik SDA antara negara dan  masyarakat adat dimana kebijakan sering merugikan masyarakat adat.

    "Konflik-konflik yang terjadi seperti konflik pertambangan, tapal batas hutan adat, dan perampasan lahan masyarakat adat untuk dijadikan hutan lindung" kata Daus.

     

    Karena itu Aman menyatakan sikap agar pemerintah baik tingkat pusat hingga ke daerah agar mengesahkan RUU PPHMA menjadi UU, pembentukan Satgas Masyarakat Adat .

    Disamping itu mereka juga meminta gubernur dan bupati untuk melaksanakan edaran Permendagri No 52 Tahun 2014 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

     

    Dalam konteks NTT, AMAN mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mengelola hutan lindung, cagar alam dan TNK harus berbasis masyarakat adat dan juga membuat Perda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat adat.

     

    Pernyataan sikap tersebut disampaikan AMAN dan diterima Wakil Bupati Djafar Achmad dan di DPRD diterima Ketua DPRD Ende Herman Yoseph Wadhi.

    Wakil bupati Ende Djafar Achmad ketika menerima perwakilan AMAN di ruang kerjanyaa mengatakan, Pemerintah Kabupaten Ende dengan tangan terbuka menerima pernyataan sikap  masyarakat adat.

     

    " Kemarin kita sudah lakukan diskusi tiga batu tungku yang menghadirkan pemerintah, tokoh adat dan tokoh agama. Mestinya saat itu  disuarakan secara  lantang. Tetapi untuk memperjuangkan hal ini tidak ada kata terlambat,"kata Djafar.

     

    Dia mengatakan, akan menerima pernyatan sikap dan selanjutnyaa akan disinkronkan dengan pemerintah provinsi dan pusat.Dia juga menyatakan dukungannya agar PPMH bisa segera diundangkan

    "Saya menerima ini karena adat tidak akan lari kemana-mana mari kita dorong bersama karena masyarakat adat dan pemerintah satu arah perjuangan, "kata Djafar Achmad usai menerima pernyataan sikap dari perwakilan AMAN Nusa Bunga.

    Sementara itu Ketua DPRD Ende Herman Yoseph Wadhi yang menerima AMAN di ruang Gabungan Komisi, juga menyambut baik kedatangan mereka. Dia menyatakan pada prinsipnya DPRD mengakomodir pernyataan sikap mereka.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2019 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.