• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Selasa, 22 Oktober 2019

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Andalkan Perintah Lisan, BPBD Sikka Keerja 85 Unit MCK
    VICKY DA GOMEZ | Minggu, 16 Agustus 2015 | 19:01 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Andalkan
    ilustrasi Logo BPK

     

    Maumere, Flobamora.net - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka mengelola pekerjaan pembangunan 85 unit MCK (mandi cuci kakus) dan dapur untuk korban bencana di Desa Kojagete Kecamatan Alok Timur pada tahun 2014 lalu. Pekerjaan dilakukan secara swakelola, karena perintah lisan Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB) yang justeru bertentangan dengan aturan.

     

    Demikian antara lain temuan BPK RI Perwakilan NTT yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Interen dalam kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkab Sikka Tahun 2014.

     

    Dalam LHP itu, BPK RI mengungkapkan bahwa pekerjaan dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan. Hasil pengumpulan dokumen dan wawancara dengan bendahara pengeluaran dan Kepala Seksi Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Rabu (1/7) lalu diketahui bahwa kegiaran swakelola ini tidak didukung dengan kerangka acuan kerja (KAK), rencana anggaran biaya (RAB) maupun surat keputusan (SK) yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut dapat diswakelolakan.

               

    Menurut BPK RI Perwakilan NTT, Kepala Pelaksana BPBD Sikka menyatakan bahwa pekerjaan pembangunan MCK telah diserahkan kepada pihak ketiga, tetapi tidak ada pihak yang berminat karena minimnya anggaran. Alasan ini pernah disampaikan kepada DPRD Sikka pada rapat dengar pendapat tahun 2014.

     

    Oleh karena minimnya biaya dan pertimbangan kemanusiaan agar pengungsi segera direlokasi, maka BNPB memerintahkan secara lisan kepada BPBD Sikka untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan metode swakelola oleh kelompok masyarakat yang berada di sekitar lokasi.

     

    Pemeriksaan lebih lanjut mengenai fungsi BPBD dalam kegiatan ini, seharusnya hanya bertindak sebagai koordinator bukan pelaksana pembangunan fisik. Opini BPK RI Perwakilan NTT ini kemudian dipertegas DPRD Sikka melalui rekomendasi kepada BPBD Sikka, Jumat (14/8), agar ke depan setiap program kegiatan pembangunan, BPBD Sikka hendaknya bertindak sebagai koordinator bukan sebagai pelaksana kegiatan.

     

    BPK RI Perwakilan NTT mengurai bahwa hasil realisasi belanja modal pekerjaan pembangunan MCK diketahui hanya merupakan pengadaan material bangunan dengan nilai kontrak Rp 581.160.000. Sedangkan upah tukang direalisasikan melalui belanja rutin BPBD Sikka. Sesuai pemeriksaan di lapangan dan wawancara  sampai 10 Juli 2015, diketahui bahwa pembangunan MCK dan dapur untuk korban bencana belum selesai.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2019 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.