• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Senin, 29 November 2021

     
    Home   »  Ekonomi & Investasi
     
    Kabupaten Kupang Keluar dari Opini Disclaimer
    ALBERTUS | Senin, 07 September 2015 | 11:41 WIB            #EKONOMI & INVESTASI

    Kabupaten
    Bupati Kupang, Ayub Titu Eki

     

     

    Kupang, Flobamora.net - Setelah empat tahun berkutat dengan opini disclaimer dalam pengelolaan keuangan daerah, dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur keluar dari opini tersebut.

     

    Dalam hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Kupang, Badan Pemeriksa  Keuangan (BPK) Perwakilan NTT memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

     

    Bupati Kupang Ayub Titu Eki kepada wartawan di Kupang, Sabtu (5/9) mengatakan, bagi dia baik opini disclaimer maupun WDP atau WTP adalah masalah administrasi pengeloaan keuangan daerah.

     

    “Selama ini, kami di Kabupaten Kupang menggunakan uang secara baik untuk kepentingan rakyat. Masyarakat harus bisa mendapat manfaat dari dana-dana pembangunan itu sendiri,” katanya.

     

    Menurut dia, pihaknya tidak risih menyandang opini disclaimer selama empat tahun berturut-turut. Namun, yang paling penting semua dana yang  gelontorkan ke Kabupaten Kupang bisa dimanfaatkan dan dipertangungjawabkan dengan baik.

     

    Sementara Sekretaris Daerah kabupaten Kupang, Hendrik Paut mengatakan, opini WDP yang diberikan BPK tersebut merupakan upaya bersama semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara baik dan akuntabel.

     

    “Ini merupakan cambuk bagi kami di Kabupaten Kupang untuk bias mengelola keuangan secara baik, transparan dan akuntabel. Dengan begitu, ke depannya, bisa bekerja lebih maksimal lagi bagi kepentingan rakyat,” ujarnya.

     

    Dia menjelaskan, ada beberapa catatan yang menjadi perhatian dan membutuhkan perbaikan dalam pengelolaan adminsitrasi keuangan daerah antara lain penataan asset, penyaluran dana pemberdayaan kepada masyarakat dan akunkas yang masih perlu ditelusuri.***

        

        


     
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2021 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.