• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Senin, 20 September 2021

     
    Home   »  Nasional
     
    Ahok: Pantas Enggak Rp 40 Juta Setahun Bayar Guru Senam?
    ANA DEA | Rabu, 16 September 2015 | 13:15 WIB            #NASIONAL

    Ahok:
    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

     

     
    JAKARTA - DPRD dan jajaran SKPD DKI saat ini tengah membahas Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD DKI 2016. Dalam rapat pembahasan ini juga ditemukan anggaran pidato gubernur Rp 850 juta dan anggaran perjamuan makan Rp 6,6 miliar.

    Kali ini ada anggaran senam yang dianggarkan setiap SKPD dan nilainya mencapai miliar rupiah. Gubernur DKI Basuki T Purnama mengatakan nilai kepatutan sebuah anggaran di SKPD sangat bisa diperdebatkan. Karena itu ia senang DPRD memperdebatkan anggaran SKPD yang dinilai fantastis.

    "Pantas enggak Rp 40 juta setahun bayar guru senam? Kalau misal guru senam bisa Rp 4-5 juta sekali datang. Pantas enggak? Tergantung anda yang nilai. Kalau gitu sama aja. Saya mau mempekerjakan tukang sapu (gaji) Rp 2,7 juta. Pantes enggak?," ucap Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (16/9/2015).

    Ia mencontohkan anggaran ratusan petugas PPSU (Penanganan Prasarana dan Sarana Umum) bisa mencapai Rp 1 triliun. Jika hanya melihat dari anggarannya saja bisa dinilai besar. Namun, jika melihat dari cepatnya penanganan keluhan warga, maka PPSU akan dinilai efektif.

    "Itu gunanya kita lempar ke DPRD, itu tugas DPRD yang menimbang. DPRD kan wakil rakyat. Makanya KUA-PPAS kita perketat. Saya seneng kali ini DPRD bahas beneran KUA-PPAS. Dulu mana pernah bahas," terang Ahok.

    Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik mengatakan anggaran senam ini tidak wajar karena diusulkan hampir seluruh SKPD. Taufik juga memastikan tak akan meluluskan anggaran tersebut di pembahasan tingkat komisi. Dengan alasan efisiensi, maka anggaran untuk kegiatan PNS akan dipusatkan pada 1 satuan kerja, misalnya Korps Pegawai (Korpri).

     


    Sumber: news.detik.com
    URL SUMBER




    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2021 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.