• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Senin, 16 September 2019

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    PU Tidak Sanggup, Kantor Bupati Gagal Dibangun
    VICKY DA GOMEZ | Kamis, 17 September 2015 | 14:50 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    PU
    Ketua DPRD Kabapaten Sikka, Rafael Raga

     

    Maumere, Flobamora.net – Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Sikka menyampaikan ketidaksanggupan melaksanakan pembangunan Kantor Bupati Sikka untuk tahun anggaran 2015. Praktis Kantor Bupati Sikka pun gagal dibangun, dan anggaran yang sudah ditetapkan dialihkan untuk kegiatan lain.

               

    “Sebagai informasi, fisik Kantor Bupati Sikka untuk tahun anggaran 2015, tidak bisa dikerjakan. Ini masalah waktu. Kami baru bisa melaksanakan pada tahun 2016 mendatang. Untuk sekarang ini kami fokus pada sayembara dan DED,” jelas Fransiskus Laka Kabid Kimtar Dinas PUPE Sikka kepada Badan Anggaran DPRD Sikka, Kamis (17/9).

               

    Rapat Badan Anggaran dipimpin oleh Ketua DPRD Rafael Raga didampingi Wakil Ketua DPRD Donatus David. Selain anggota Badan Anggaran, hadir saat itu Sekda Sikka Valentinus Tukan, Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Alfrin parera, Kepala DPPKAD Robertus da Silva, Sekretaris Dinas PUPE Femy Bapa, dan sejumlah pejabat di lingkup Pemkab Sikka.

               

    Pernyataan ketidaksanggupan ini jauh berbeda dengan semangat menggebu-gebu dinas ini pada saat rapat panitia khusus bersama Komisi 2 DPRD Sikka beberapa waktu lalu. Kadis PUPE Fred K. Djen bersama Fransiskus Laka waktu itu meyakinkan para wakil rakyat bahwa mereka mampu melaksanakan pembangunan Kantor Bupati Sikka dengan sistem multiyears selama tiga tahun terhitung tahun 2015.

               

    Pro kontra itu akhirnya berujung cair setelah DPRD Sikka menetapkan pembangunan Kantor Bupati Sikka dengan sistem multiyeras selama tiga tahun dengan pagu anggaran Rp 50 miliar. Untuk tahun anggaran 2015 dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.307.750.000 untuk pembangunan fisik, ditambah Rp 235 juta untuk sayembara dan Rp 450 juta untuk DED.

               

    Dengan gagalnya pembangunan fisik Kantor Bupati Sikka di tahun 2015, maka praktis Dinas PUPE hanya berkonsentrasi untuk kegiatan sayembara dan DED. Informasi dari Sekretaris Dinas PUPE Femy Bapa, Kamis (17/9), sayembara diikuti dua peserta dan saat ini sedang dalam proses evaluasi, dan pemenangnya akan ditetapkan pada Selasa (22/9) mendatang.

               

    Informasi gagalnya pembangunan Kantor Bupati Sikka di tahun 2015 ini, membuat berang sejumlah anggota Badan Anggaran DPRD. Ketua Fraksi Partai Demokrat Agustinus Romualdus Heni menyitir gagalnya pembangunan fisik ini akibat intervensi politik yang terlalu overdosis didukung rencana pembangunan yang tidak matang.

               

    Dia malah memberikan signal agar pembangunan Kantor Bupati Sikka tidak perlu dilaksanakan, karena mekanismenya harus melihat dulu hasil sayembara dan DED. Syukur-syukur, katanya, kalau sayembara dan DED bisa selesai dalam dua bulan ini, kalau seandainya baru selesai dua tahun mendatang maka praktis  rencana membangun Kantor Bupati Sikka gagal total.

                 

    Sementara Ketua Fraksi PDI Perjuangan Darius Evensius malah meminta  persetujuan pembangunan Kantor Bupati Sikka ditinjau kembali. Dia kembali menegaskan sikap politik fraksinya yang meminta diprioritas program-program yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat.

     

    Pelaksana Tugas Kepala Bapeda Kabupaten Sikka Alfrin Parera mengatakan pemerintah sebenarnya sangat berharap agar program kegiatan yang sudah dianggarkan mestinya dilaksanakan. Namun karena Dinas PUPE sendiri sudah menyatakan tidak sanggup, dia mengusulkan agar anggaran tersebut dialihkan untuk program kegiatan yang lain.

     

    Diberitakan sebelumnya, ketika pemerintah merencanakan bangun Kantor Bupati Sikka, langsung menuai pro kontra. Fraksi PKP Indonesia menolak sistem mulityears karena mestinya didahului dengan persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD yang penandatanganannya dilakukan bersamaan dengan penandatangan KUA PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan.

                 

    Fraksi PDI Perjuangan juga menolak dengan alasan sebaiknya kebijakan ini ditunda selama kebutuhan dasar masyarakat belum terpenuhi. Fraksi ini berpendapat sangat ironis membangun gedung mewah untuk kantor para pemimpin, sementara rakyat yang dipimpin hampir mati kehausan, hidup dalam kegelapan dan melintasi jalan raya yang penuh ancaman nyawa.

               

    Fraksi Partai Gerindra yang notabene adalah fraksi pemerintah, mengusulkan agar kebijakan ini dikaji lagi. Suriyance Merison Botu, anggota Fraksi Partai Gerindra mendorong pemerintah untuk lebih meningkatkan kebutuhan masyarakat akan air, jalan dan listrik.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2019 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.