• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Minggu, 20 Oktober 2019

     

     
    Home   »  Nasional
     
    PDIP Senggol `Duo Singa`, Luhut: Kita Nurut Presiden
    ANA DEA | Jumat, 16 Oktober 2015 | 18:48 WIB            #NASIONAL

    PDIP
    Menko Polhukam Luhut Pandjaitan

     
    JAKARTA - Seiring isu reshuffle kabinet jilid dua, elite PDIP kembali menyenggol 'duo singa Istana' yang tersisa. Salah satu dari 'duo singa' itu pun angkat bicara.

    'Duo singa' adalah istilah untuk menyebut Menko Polhukam Luhut Pandjaitan dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Sebelumnya istilahnya adalah 'trio singa', sebelum PDIP sukses mendorong Seskab Andi Widjajanto direshuffle pada rotasi menteri jilid satu.

    Lalu apa kata Luhut menanggapi sentilan PDIP yang seolah tak berhenti mengusiknya?

    "Nggak tahu saya, tanya aja ke PDIP. Tadi kan ada tuh PDIP coba tanya aja," kata Luhut saat dikonfirmasi wartawan di sela-sela acara silaturahim dengan pengurus parpol terkait pilkada serentak di Hotel Borobudur, Jl Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (16/10/2015).

    Luhut menuturkan sampai kini dirinya belum mendengar adanya rencana reshuffle kabinet jilid dua. Namun bagi Luhut dirinya adalah menteri yang hanya menurut kata Presiden.

    "Nggak tahu tergantung Presiden mau apa kita nurut aja," katanya.

    Sebelumnya diberitakan politikus PDIP yang duduk di Komisi III DPR, Masinton Pasaribu, kembali melontarkan serangan tajam kepada Menteri BUMN Rini Soemarno. Serangan serupa pernah dilontarkan Masinton kepada Rini menjelang reshuffle kabinet jilid satu.

    "Umpamanya begini, contoh utang luar negeri BUMN yang begitu besar, itu kan tidak ada kaitan dengan publik. Kementerian BUMN dibentuk kan untuk mengelola aset-aset negara terus mendatangkan laba. Tapi, kalau belum untungin tak ada manfaatnya, perekonomian melambat, terus ngapain? Mestinya ada terobosan," ujar Masinton saat dikonfirmasi, Kamis (15/10/2015) malam.

    Dia menyebut program kereta cepat Jakarta - Bandung yang didukung Rini Soemarno belum menjadi prioritas infrastruktur kebutuhan rakyat. Lebih baik, menurutnya, fokus peran Kementerian BUMN bisa dimaksimalkan. Selain Menteri Rini, dia juga menyenggol kinerja menteri yang dikoordinasikan oleh Menko Polhukam Luhut Pandjaitan.

    Menurutnya, perlu juga dilakukan di bidang Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Acuannya karena menyangkut beberapa kejadian bentrokan seperti di Tolikara, Papua, tambang pasir Lumajang sampai Singkil Aceh.

    "Ketidakhadiran negara di bidang Polhukam ini belum maksimal karena ada kejadian di Lumajang, Singkil Aceh, dan Tolikara. Itu menurut saya," tuturnya.

     

    URL SUMBER
    BERITA TERKAIT
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2019 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.