• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Kamis, 02 April 2020

     

     
    Home   »  Nasional
     
    Jokowi: Kita Harus Keras soal Izin Lahan Gambut
    ANA DEA | Jumat, 23 Oktober 2015 | 12:48 WIB            #NASIONAL

    Jokowi:
    Presiden Joko Widodo (depan) dan pejabat pemerintah, melakukan inspeksi kebakaran hutan gambut di Sambang Lihum, Kalimatan Selatan, 23 September 2015.

     

    JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajaran di bawahnya agar tidak memberikan izin penggunaan lahan di areal gambut untuk kepentingan apa pun.

     

    Jokowi memfokuskan areal gambut yang mudah terbakar dan banyak ditemui di kawasan Kalimantan dan Sumatera itu segera direstorasi.

     

    "Untuk lahan gambut saya perlu sampaikan untuk menteri LH, tidak ada izin baru gambut. Review izin-izin lama. Sudah harus keras kita. Yang belum buka, tidak boleh buka!" tukas Jokowi saat memimpin rapat terbatas soal kebakaran hutan dan lahan di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (23/10/2015).

     

    Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menginstruksikan agar pihak terkait melakukan restorasi di lahan gambut. 

     

    Lahan gambut yang kering akibat pembakaran hutan telah menyebabkan pemerintah kesulitan memadamkan api. Bukannya berkurang, api semakin merambah ke wilayah yang lebih luas karena api berada di bawah permukaan tanah.

     

    "Segera lakukan restorasi gambut," ucap Jokowi.

     

    Selain persoalan tanah gambut, Presiden juga menyinggung tugas pembuatan kebijakan satu peta terkait izin penggunaan lahan. 

     

    Tugas penyatuan peta izin ini menjadi tanggung jawab Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil.

     

    "One map policy itu harus jalan ini di Menko Perekonomian dan Bappenas harus jalan," kata Presiden.

     

    Kebijakan satu peta itu disusun pemerintah pada Maret 2015. Tujuannya, untuk menyatukan data sebaran izin penggunaan lahan yang selama ini terpencar di kementerian hingga pemerintah daerah. 

     

    Sebelum kebijakan satu peta itu terlaksana, selama ini terjadi tumpang tindih dan rebutan lahan.


     


    Sumber: news.detik.com
    URL SUMBER
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2020 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.