• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Kamis, 13 Mei 2021

     
    Home   »  Nasional
     
    Pergub Baru, Demo di Jakarta Hanya Bisa di Tiga Lokasi Ini
    ANA DEA | Jumat, 30 Oktober 2015 | 12:07 WIB            #NASIONAL

    Pergub
    Puluhan partisipan demo dari rusun Pesakih Kalideres dipisahkan oleh Polwan karena membawa anak kecil saat demo di Istana, Selasa (20/10/2015).

     

     
    JAKARTA - Lokasi demo di Jakarta kini telah ditentukan. Hanya ada tiga tempat yang bisa digunakan untuk melakukan demo.

    Tiga lokasi itu yakni di Parkir Timur Senayan; Alun-Alun Demokrasi DPR/MPR RI; dan Silang Selatan Monumen Nasional, Jakarta Pusat.

    Hal itu tertera dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka.

    Peraturan itu dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan disahkan pada 28 Oktober 2015 lalu. 

    "Pergub ini mengatur lokasi dan waktu aksi unjuk rasa," kata Kepala Biro Umum Sri Rahayu, di Balai Kota, Kamis (29/10/2015). 

    Sementara waktu unjuk rasa dilaksanakan mulai pukul 06.00-18.00. Para penegak hukum, lanjut dia, dapat menindak tegas para demonstran yang melanggar peraturan tersebut.

    "Tapi peraturan itu masih menjamin kebebasan penyampaian pendapat, kebebasan berbicara, dan menjunjung demokrasi," kata wanita yang akrab disapa Yayuk itu. 

    Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kabakesbangpol) DKI Jakarta Ratiyono menjelaskan, para demonstran tidak boleh menggangu hak asasi orang lain, menekan orang lain atau pemerintah.

    Kemudian, demonstran tidak boleh mengganggu kesehatan dengan membakar ban atau menggunakan pengeras suara lebih dari 60 desibel (DB).

    Selain itu, aksi unjuk rasa tidak boleh mengganggu perekonomian serta keamanan negara.

    Atas dasar itulah, sejak awal Januari 2015, Gubernur Basuki meminta agar aksi unjuk rasa berpedoman pada program Lima Tertib yang dicanangkan Pemprov DKI dengan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya.

    "Sebenarnya peraturan aksi demontrasi sudah ada. Pergub ini cuma menentukan lokasi agar lebih tertib dan tidak menggangu hak asasi orang lain," kata Ratiyono.

    Di dalam aturan itu juga diatur tentang mediasi. Pemerintah bisa bertemu dengan perwakilan demonstran.

    Salah satu contohnya aksi unjuk rasa mengenai penetapan upah minimum provinsi (UMP). Sebagai fasilitator, Bakesbangpol DKI akan meminta Gubernur maupun perwakilan Dewan Pengupahan menemui perwakilan demonstran.

    Adapun perwakilan demonstran yang dapat menemui perwakilan pemerintah (termasuk Kementerian) dibatasi hingga lima orang.

    Sebelum unjuk rasa, koordinator aksi harus meminta izin ke kepolisian dan polisi akan berkoordinasi dengan Pemprov DKI.

    Kalau aksi unjuk rasa ditujukan ke Istana atau Balai Kota, aksi diarahkan ke Monas. Kalau DPR atau Kementerian diarahkan ke Parkir Timur Senayan dan alun-alun DPR RI.

    "Nanti kami yang memfasilitasi perwakilan demonstran untuk bertemu dengan pihak berwenang," kata Ratiyono.

     




    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2021 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.