• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Senin, 26 Juli 2021

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Fraksi PKP Indonesia Kembalikan RAPBD TA 2016
    VICKY DA GOMEZ | Selasa, 17 November 2015 | 05:57 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Fraksi
    Ketua Fraksi PKP Indonesia DPRD Sikka, Alfridus Melanus Aeng

     

     

    Maumere, Flobamora.net - Fraksi PKP Indonesia, Senin (16/11) mengembalikan Rancangan APBD TA 2016 yang diajukan Pemkab Sikka pada minggu lalu. Fraksi ini meminta Pemkab Sikka menyusun kembali disesuaikan dengan dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) yang ada dalam APBN. Dengan demikian pembahasan bersama DPRD Sikka adalah angka-angka valid yang dapat dipertanggungjawabkan.

               

    Sikap politis Fraksi PKP Indonesia ini diungkapkan Ketua Fraksi PKP Indonesia Alfridus Melanus dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi atas APBD TA 2016, Senin (16/11). Rapat paripurna itu sendiri dipimpin Ketua DPRD Sikka Rafael Raga, dihadiri Bupati Sikka Yoseph Ansar Rera dan Wabup Sikka Paolus Nong susar.

               

    Alasan kuat PKP Indonesia yakni ketika fraksi ini menyandingkan RAPBD TA 2016 dengan KUA PPAS TA 2016, di mana terdapat perbedaan yang sangat signifikan, seperti pendapatan yang diproyeksikan sebesar Rp 917.547.072.081,30 mengalami penurunan menjadi Rp 820.300.000.000. Pemerintah beralasan penurunan ini karena salah satunya yakni belum diterbitkannya Permen Keuangan tentang alokasi DAK TA 2016.

               

    “Kalau ini alasannya, pertanyaan fraksi mengapa dalam KUA PPAS TA 2016 pemerintah telah memproyeksikan DAK sebesar Rp 92.875.530.000? Sangat ironis, ketika pembahasan KUA PPAS yang mana nyata-nyata APBN belun ditetapkan, pemerintah berani mencantumkan DAK 2016, namun ketika APBN sudah ditetapkan malah dikurangkan dengan alasan belum dikeluarkannya Permen Keuangan,” kritik Alfridus.

               

    Alfridus mengingatkan pemerintah untuk mengikuti perkembangan pembahasan APBN TA 2016 secara cemat. Menurut dia, APBN 2016 telah ditetapkan, artinya pengalokasian anggaran untuk DAK dan DAU bagi setiap daerah sudah ada. Bahwa belum diterbitkannya Permen Keuangan untuk DAK 2016 itu tidka berarti mengurangi DAK yang telah ditetapkan dalam APBN.

               

    Dia pun membeberkan beberapa data yang diakses melalui website resmi Kementerian Keuangan RI. Berdasarkan APBD 2016, DAU untuk Sikka sebesar Rp 626.916.589.000, atau lebih besar dari yang direncanakan dalam RAPBD 2016 yaitu sebesar Rp 586.104.020.500. Sementara DAK sebesar Rp 164.500.000.000 yang dalam RAPBD 2016 yang diajukan Pemkab Sikka malah diturunkan dari angka sebelumnya dalam KUA PPAS yakni sebesar Rp 92.875.530.000.

               

    “Oleh karena itu, hemat Fraksi PKP Indonesia, pemerintah harus memasukkan angka baik DAU maupun DAK dalam pengajuan RAPBD 2016 sesuai yang termuat dalam APBN 2016. Dengan pertimbangkan ini kami kembalikan RAPBD 2016 untuk disusun kembali,” ujarnya.***

     




    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2021 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.