• Percepat Pembangunan Infrastruktur, Pemprov NTT akan Gandeng Badan Usaha
• Tahun 2017, Bank NTT Dapat Laba Rp 246 Miliar
• Menteri ESDM Resmikan 21 Pembangkit Listrik Energi Terbarukan
• Lebu Raya Minta Garuda Terapkan Harga Tiket Murah
• Penerbangan Kupang-Dili-Darwin Bangun Konektivitas Internasional

Kupang,Flobamora.net - Hampir semua kementerian dan lembaga pusat melaksanakan program pembangunan di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Sejalan dengan hampir semua program yang dilaksanakan, tidak terlalu signifikan, karena hanya hebat di judul tapi isinya tidak ada.

Penegasan ini disampaikan Kepala Bappeda NTT, Wayan Darmawa di Kupang, Senin (23/11). Wayan menjelaskan, sebelum terbentuknya Badan Perbatasan Nasional, pembangunan di perbatasan lebih kelihatan. Salah satunya adalah dibangunnya rumah sakit (RS) di Betun, Kabupaten Malaka. Namun setelah adanya lembaga dimaksud dan hampir semua kementerian memberi perhatian terhadap pembangunan di perbatasan, hampir tidak terlihat hasilnya.

“Memang banyak program dilaksanakan di wilayah perbatasan, tapi isi programnya belum berkorelasi dengan kebutuhan masyarakat dan daerah,” kata Wayan.

Dia mengakui, perkembangan pembangunan di Provinsi NTT sempat tidak stabil dalam beberapa tahun. Menyikapi hal tersebut, sejak tahun 2011 pemerintah NTT meletakkan pembangunan berbasis desa/kelurahan melalui program Desa Mandiri Anggur Merah (DeMAM). Dimana setiap desa/kelurahan penerima program itu diberikan dana hibah bergulir sebesar Rp250 juta. Pelaksanaan program tersebut menunjukkan trend positif, dimana bisa meningkatkan ekonomi masyarakat penerima.

Wayan menjelaskan, produktivitas tenaga kerja di bidang pertanian sebesar 0, 56 dan sekunder 0, 76. Walau produktivitas di bidang pertanian hanya 0, 56 tapi penyerapan tenaga kerja mencapai 61 persen. Dengan demikian, pemerintah terus mendorong sektor pertanian, walaupun minat masyarakat di bidang pertanian terus menurun dan beralih ke sektor jasa.

Wayan meminta agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal NTT memperjuangkan aspirasi daerah di tingkat pusat. Sehingga program yang diturunkan bisa menjawabi kebutuhan daerah dan masyarakat.
Anggota DPD RI Adrianus Gharu menyatakan, kendala yang dihadapi dalam tugasnya sebagai utusan daerah di DPD RI adalah kurang maksimalnya suport data dari pemerintah daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi. Akibatnya, yang diperjuangkan di tingkat pusat hanya sebatas apa yang diketahui tanpa dilengkapi dengan data yang akurat.

Semestinya pemerintah tidak segan memberikan data kepadanya termasuk tiga anggota DPD RI asal NTT untuk diperjuangkan di tingkat pusat. Karena kepentingan DPD semata- mata untuk rakyat tanpa ada kepentingan partai politik.“Kami bukanlah calo proyek, sehingga pemerintah daerah takut untuk menyerahkan data,” tandas Adrianus.

Menurutnya, bila dicermati, politik anggaran yang terjadi selama ini masih menggunakan “piramida terbalik.” Artinya, anggaran yang dikucurkan ke daerah sangat sedikit, sementara yang menerima aliran dana cukup banyak, malah pejabat di pemerintah pusat. Padahal masyarakat berada di daerah seperti desa, kecamatan dan kabupaten, sementara yang berada di pemerintah pusat hanya segelintir pejabat. Dengan kata lain, yang dekat dengan masyarakat adalah pemerintah daerah, bukan pejabat di kementerian atau lembaga.

TAG:
• ekonomi