• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Kamis, 27 Januari 2022

     
    Home   »  Travel
     
    Masyarakat Paling Kecil Dapat Bagian Transaksi Wisatawan
    ALBERTUS | Selasa, 24 November 2015 | 13:11 WIB            #TRAVEL

    Masyarakat
    Anggota DPD RI, Abraham Paul Liyanto

     

     

    Kupang,Flobamora.net - Berdasarkan analisis multiplier pendapatan lokal, setiap pengeluaran wisatawan sebesar Rp100. 000, menciptakan pendapatan langsung (pemilik usaha), tidak langsung (pemasok bahan baku dan tenaga kerja) dan ikutan (jasa- jasa) sebesar Rp188. 000. Pembangiannya, pemilik usaha (48, 62 persen), pemasok bahan baku dan tenaga kerja (19, 4 persen), dan penyedia jasa tersier (31, 91 persen).

     

    “Dengan pembagian tersebut, masyarakat yang sebagian besar adalah pemasok bahan baku dan penyedia tenaga kerja, menerima bagian yang paling kecil dari transaksi wisatawan,” kata pengamat ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Kupang, Frits Fanggidae di Kupang, Senin (23/11).

     

    Frits mengatakan, masyarakat yang menerima bagian kecil dari transaksi wisatawan itu merupakan tantangan pemberdayaan ekonomi yang besar bagi masing- masing daerah. “Pemerintah harus memikirkan bagaimana mentrasformasi para pemasok bahan baku dan penyedia tenaga kerja menjadi pemilik usaha dan pelaku jasa tersier,” katanya.

    Dia menjelaskan, Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2010- 2025, Pemerintah Pusat telah menetapkan 50 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), dimana lima diantaranya ada di NTT. Lima DPN di NTT yakni Komodo- Ruteng dan sekitarnya, Kelimutu- Maumere dan sekitarnya. Sumba- Waikabubak dan sekitarnya, Alor- Lembata dan sekitarnya, serta Kupang- Rote Ndao.

     

    Menurutnya, dengan lima DPN dimaksud, aliran dana APBN untuk pembangunan kepariwisataan di NTT akan meningkat. Hal ini tentu akan mendorong peningkatan investasi swasta di bidang kepariwisataan. Dan gejala peningkatan investasi swasta ini tampak jelas, dimana hotel, restoran dan berbagai sarana kepariwisataan tumbuh pesat di sekitar DPN.

     

    Selain itu, pertumbuhan infrastruktur kepariwisataan yang cepat tersebut merupakan respon terhadap arus kunjungan wisata, baik asing maupun domestik yang terus meningkat. Hal ini memberi dampak positif terhadap pembesaran transaksi kepariwisataan.

     

    Fanggidae menyatakan, hasil penelitian yang dilakukannya terhadap dampak ekonomi kepariwisataan pada lima kota di NTT, yakni Labuan Bajo, Ende, Maumere, Kota Kupang, dan Rote Ndao menunjukkan bahwa rata- rata pengeluaran wisatawan per- hari mencapai Rp1, 2 juta. Pengeluaran itu untuk hotel, restoran, angkutan, cinderemata, dan jasa guiding (pramu wisata).

     

    “Jika dikalikan dengan jumlah wisatawan dan penggunaan jumlah unit kamar, restoran, penyedia angkutan, dan para guide, nilai transaksi per- hari mencapai Rp1, 27 miliar. Dengan demikian, dalam setahun bisa mencapai Rp457 miliar,” papar Frits.

     

    Walau demikian, lanjutnya, terdapat fakta yang perlu mendapat perhatian bersama. Pasalnya, sumbangan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTT tahun 2013 hanya sebesar Rp11, 7 miliar atau 2, 56 persen dari total transaksi kepariwisataan dalam satu tahun. Ini memperlihatkan suatu indikasi tax effort pemerintah belum memadai.

     

    Anggota DPD RI, Abraham Paul Liyanto mengatakan, NTT memiliki posisi tawar yang sangat kuat dimata nasional dan internasional di bidang kepariwisataan. Potensi pengembangan industri wisata dan ekonomi kreatif NTT yang menjadi primadona PAD NTT itu berada dalam koridor lima MP3EI, Bali dan Nusa Tenggara. Namun masih menghadapi sejumlah tantangan seperti sumber daya manusia profesional dan dukungan anggaran. Karena itu perlu adanya intervensi pemerintah pusat berupa road map industri pariwisata nasional.

     

    Selain itu, ujar dia, perlu membuat desain desentralisasi asimetris dan desentralisasi pengembangan pariwisata Indonesia yang mempertimbangkan keberagaman karakteristik daerah di Indonesia.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2022 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.