• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Kamis, 15 November 2018

     

     
    Home   »  Nasional
     
    Ini Komentar Mahfud MD soal Kasus di MKD
    ANA DEA | Jumat, 04 Desember 2015 | 11:43 WIB            #NASIONAL

    Ini
    Mahfud MD, Mantan Ketua KPK

     
    JAKARTA - Berdasarkan isi rekaman yang diputar di sidang terbuka Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Mantan Ketua MK Mahfud MD mengatakan Setya Novanto melakukan pelanggaran etik. Hal itu dipertegas dari adanya pengakuan Presdir PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin yang membenarkan dan bersedia bertanggungjawab atas rekaman itu.

    "Bahwa yang merekam itu sudah mengaku, membenarkan bahwa iya saya yang merekam. Bahwa yang merekam itu sudah bertanggungjawab, Setnov dalam hal ini sudah mengatakan kepada Darmo stafnya Lembaga Presidenan  supaya diservis terus agar pembicaraannya berubah pikiran, ada pembicaraannya tentang 11 persen 20 persen, itu kan sudah terjadi pelanggaran etiknya," ujar Mahfud, Jumat (4/12/2015).

    Mahfud menilai sikap MKD yang menanyakan siapa yang berbicara di dalam rekaman itu tidak terlalu penting karena sudah ada keterlibatan Setya Novanto yang mengatur adanya pertemuan itu. Hal itu karena Maroef membenarkan adanya pertemuan itu.

    "Itu yang menjadi penting (keterlibatan Setnov yang mengatur pertemuan), MKD menjadi tidak penting lagi memeriksa yang lain bahwa sudah bisa disimpulkan bahwa memang ada pelangaran etika," kata Mahfud.

    Mahfud menilai pertanyaan MKD tentang keabsahan penyadapan yang dilakukan Maroef itu bukan urusan DPR. Hal itu karena seharusnya yang menanyakan hal itu adalah penegak hukum seperti KPK, Polri, dan Kejaksaan. MKD semestinya menyelidiki adanya pelanggaran etika.

    "Hukumnya itu sudah ada yang mengatur, kalau MKD hanya memeriksa apakah terjadi pelanggaran etika. Ini malah MKD bertanya seakan-akan terdakwa di sidang dalam hukum pidana, harusnya mereka itu diberikan karpet merah karena sudah berani melaporkan, malah dibentak-bentak. Urusan pidana itu bukan majelis MKD yang memeriksa. Seharusnya MKD sudah bisa menetapkan sudah ada pelanggaran etika, tapi pansus etikanya dibentuk dulu untuk membuat laporan ke KPK, Kejaksaan, yang penting sudah ada temuan tentang pelanggaran etika," papar Mahfud.

    Berikut salah satu petikan rekaman percakapan Setya Novanto dan Reza Chalid yang membahas soal permintaan saham PT Freeport:

    MR: Pak, kalau gua, gua bakal ngomong ke Pak Luhut janganlah ambil 20%, ambillah 11% kasihlah Pak JK 9%. Harus adil, kalau enggak ribut.

    SN: Iya. Jadi kalau pembicaraannya Pak Luhut di San Diego dengan Jim Bob empat tahun lalu. Itu, dari 30 persen itu, dia memang di sini 10 persen. 10 persen dibayar pakai deviden. Jadi dipinjemin tapi dibayar tunai pakai deviden. Caranya gitu, sehingga menggangu konstalasi ini. Begitu dengar adanya istana cawe-cawe, presiden nggak suka, Pak Luhut ganti dikerjain. Kan begitu. Sekarang kita tahu kuncinya. Kuncinya kan begitu begitu lhp hahahaha. Kita kan ingin beliau berhasil. Di sana juga senang kan gitu. Strateginya gitu lho.. Hahahaha.

     

    URL SUMBER
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.