• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Rabu, 02 Desember 2020

     
    Home   »  Nasional
     
    Mantan Dirjen Pajak: Bukan Jaman Jokowi Saja Masalahnya...
    ANA DEA | Sabtu, 05 Desember 2015 | 09:01 WIB            #NASIONAL

    Mantan
    Mantan Dirjen Pajak A. Fuad Rahmany

     

     
    JAKARTA - Mundurnya Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Sigit Priadi Pramudito karena tak mencapai target perolehan pajak, sungguh di luar dugaan banyak kalangan.

    Mantan Dirjen Pajak Fuad Rahmany menilai memang target pajak yang ditetapkan pemerintah cukup tinggi di saat terjadinya perlambatan ekonomi. 

    "Ekonomi, walaupun melambat, tapi tetap tumbuh. Sementara kantor pajak segitu-gitu aja," ucap Fuad ditemui di sela-sela Pelantikan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), di Jakarta, Jumat malam (4/12/2015). 

    Fuad mengatakan, bahkan sejak jaman ia masih menjabat sebagai Dirjen Pajak, institusi pengoleksi penerimaan negara itu perlu ditingkatkan kapasitasnya. 

    "Kapasitas DJP ditingkatkan, bukan di remunerasinya, tapi budget ditambah untuk operasional. Tambah kantor, tambah orang," ungkap Fuad mengingatkan. 

    Sebenarnya pada saat itu parlemen pun setuju adanya peningkatan kapasitas DJP. Akan tetapi, persoalan tambah pegawai ini merupakan kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi. 

    "Hambatan birokrasinya bukan di DJP-nya masalahnya. Jadi, bukan di jaman Jokowi aja masalahnya," kata Fuad. 

    "Kalau soal gaji sudah cukup lah ya. Yang penting tambah kantor, tambah orang. Online? Jerman juga online, tapi kantor pajaknya juga tetap banyak," pungkas Fuad. 

    Dalam kesempatan sama, pengamat ekonomi dari Universitas Atmajaya A Prasetyantoko mengakui, target pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 sebesar Rp 1.294,25 triliun, terlalu tinggi. 

    Kondisi ini disadari atau tidak menyebabkan, target pajak dalam APBN 2016 semakin tak realistis, yakni sebesar Rp 1.360,1 triliun. 

    "Target tahun ini terlalu tinggi. Makanya kalau menentukan target tahun depan menjadi problem," kata Prasetyantoko.

     


    Sumber: bisniskeuangan.kompas.com
    URL SUMBER
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2020 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.