• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Rabu, 12 Desember 2018

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Kejaksaan Tangani 127 Kasus Korupsi di NTT
    ALBERTUS | Jumat, 11 Desember 2015 | 10:18 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Kejaksaan
    Kepala Kejaksaan Tinggi NTT John W. Purba

     

    -Selama tahun 2015, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) dan dan jajaranya menangani 127 kasus korupsi. Dari semua kasus itu, potensi kerugian uang negara mencapai Rp 59.547.816.842.


    Kepala Kejaksaan Tinggi NTT John W. Purba menjelaskan, peyelamatan keuangan negara itu di tingkat penyidikan sebesar Rp 17.312.850.353 dan sisanya diselamatkan saat penuntutan dan pemulihan.


    “Untuk kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi NTT, dari target hanya 2 kasus yang dibiayai negara tercatat sebanyak 46 kasus korupsi yang ditangani, itu berarti kelebihan 44 kasus yang ditangani tanpa biaya dari Negara,” kata di Kupang, Kamis (10/12).


    Menurutnya, dari 46 kasus itu kerugian negara yang muncul akibat kasus korupsi sebesar Rp 26.556.924.324 dan yang berhasil diselamatkan di tingkat penyidikan sebesar Rp 15.641.042.000. Dan 46 kasus tersebut terdiri dari 10 pokok perkara.


    "Ada tiga pokok perkara yang kerugian negara seluruhnya diselamatkan yakni kasus Monev dengan kerugian negara sebesar Rp 4,3 miliar, kasus Dermaga Alor sebesar Rp 6,3 miliar dan kasus dermaga Flores Timur sebesar Rp 6,3 miliar," katanya.


    Dia menjelaskan, semua kerugian negara dari tiga pokok perkara itu berhasil diselamatkan sebesar Rp 14,9 miliar. Sementara untuk penanganan kasus-kasus korupsi di seluruh NTT, kinerja kejaksaan sudah mencapai 70 persen.


    Hingga saat ini Kejaksaan Tinggi NTT telah mengusulkan kepada Kejaksaan Agung di Jakarta untuk membangun enam Kejaksaan Negeri.
    Namun, sampai saat ini belum ada jawaban dari Kejaksaan Agung terkait usulan pembangunan enam Kejaksaan Negeri itu.


    Eman kabupaten hasil pemekaran yang hingga kini belum memiliki Kejaksaan Negeri adalah Manggarai Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Nagekeo, dan Malaka.


    Dia menuturkan, kehadiran Kejaksaan Negeri di masing-masing kabupaten memang sangat dibutuhkan sehingga penanganan berbagai kasus bisa dilakukan dengan baik.


    “Selama ini beberapa kabupaten yang belum memiliki Kejaksaan Negeri terpaksa ditangani oleh Kejaksaan Negeri terdekat bahkan satu Kejari bisa menangani tiga kabuaten seperti Kejari Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat harus menangani Kabupaten Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya,” tambahnya.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.