Warning: ob_start(): output handler 'ob_gzhandler' conflicts with 'zlib output compression' in /home/flobamor/public_html/media.php on line 2
DPRD Sikka jangan Terjebak KKN


  • LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Jumat, 24 Mei 2019

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    DPRD Sikka jangan Terjebak KKN
    VICKY DA GOMEZ | Sabtu, 19 Desember 2015 | 13:30 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    DPRD
    Landoaldus Mekeng

     

    Maumere, Flobamora.net - Lembaga DPRD Sikka diingatkan untuk memaksimalkan kinerja pengawasan sehingga jangan atau tidak terjebak pada penyakit korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang kronis.

               

    Peringatan ini disampaikan oleh kurang lebih 90 orang mantan anggota DPRD Sikka dari berbagai periode yang tergabung dalam Forum Peduli Sikka (FPS) yang dipimpin Landoaldus Mekeng dan Galdimus Edisius Dore. Mereka menyampaikan itu sehubungan dengan berbagai persoalan pembangunan di Kabupaten Sikka selama pemerintahan Bupati Yoseph Ansar Rera dan Wakil Bupati Paolus Nong Susar.

               

    Menurut FPS, fungsi kontrol sebagai tugas pokok dari DPRD Sikka belum nampak kelihatan, di mana banyak proyek dan program yang tidak diawasi secara proporsional. Sebagai contoh lemahnya pengawasan DPRD Sikka, FPS menyebutkan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun 2014 yang bisa mencapai Rp 121 miliar.

               

    Dalam kaitan itu, FPS juga merekam anggaran pembangunan daerah tahun 2015 berjumlah lebih dari Rp 884 miliar yang sampai akhir Novermber 2015 ini tingkat serapannya baru mencapai 54 persen atau sekitar Rp 500 miliar. Dengan sisa waktu kerja yang tidak sampai 1 bulan ini, FPS kuatirkan silpa tahun 2015 bisa melebihi keadaan silpa 2014.

               

    “Menyikapi kondisi ini, Bupati dan jajarannya mesti segera berbenah, mulai dari perencanaan kegiatan sampai pada penetapan kontraktor yang harus lebih transparan dan objektif, tidak manipulatif dan penuh intrik KKN. Kinerja pengawasan DPRD juga harus maksimal, tidak terjebak pula akan penyakit KKN yang kronis,” tulis FPS dalam pernyataan sikap yang diberikan kepada Flobamora.net.

               

    Sejauh pengamatan di lapangan, Forum ini menilai proyek-proyek pembangunan banyak yang tidak bermutu karena kontraktor kerja di bawah standar kemampuan dan terkesan masa bodoh dengan kontrol dan koreksi masyarakat. Ada sinyalemen, demikian FPS, proyek-proyek tersebut adalah proyek jatahan dan pesanan pihak tertentu.***

     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2019 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.