• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Senin, 26 Oktober 2020

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Agenda Sidang Gugatan Praperadilan terhadap KPK belum Ditentukan
    ALBERT VINCENT REHI | Kamis, 14 April 2016 | 21:37 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Agenda
    Bupati Sabu Raijua, Marthen Dira Tome

     

     

    KUPANG, FLOBAMORA.NET - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) belum menetapkan agenda sidang atas gugatan pra peradilan mantan Kepala Bidang Pendidikan Luas Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) NTT yang kini menjabat sebagai Bupati Sabu Raijua, Marthen Dira Tome terhadap Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) yang telah didaftarkan di pengadilan itu pada 8 April 2016 lalu.

     

    Kuasa Hukum Marthen Dira Tome, Yohanes D. Rihi kepada wartawan di Kupang, Kamis (14/4) mengatakan, bukti bahwa PN Jaksel belum mengagendakan jadwal sidang atas gugatan pra peradila itu yakni pihkanya belum mendapat surat pemberitahuan waktu sidang.

     

    “Kami tetap menunggu dan selalu siap apabila sudah ada surat pemberitahuan tentang jadwal sidang,” kata Jhon, demikian Yohanes D. Rihi biasa disapa.

     

    Dia menilai, penetapan status tersangka oleh KPK terhadap kliennya dalam kasus dugaan korupsi dana PLS Dinas PPO NTT Tahun 2007 senilai Rp77 miliar bertentangan dengan KUHAP. Karena KPK tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan Marthen Dira Tome sebagai tersangka.

     

    Selain itu, lanjut Jhon, alasan lain Marthen Dira Tome melayangkan pra peradilan karena KPK menetapkan orang yang sudah meninggal sebagai tersangka. Dimana dalam kasus ini, Marthen ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Kepala Dinas PPO NTT, Jhon Manulangga pada Oktober 2014 tapi yang bersangkutan sudah meninggal pada tahun 2011.

     

    “KPK selaku termohon melakukan kesalahan prosedur dengan menetapkan status tersangka terlebih dahulu, barulah diikuti dengan penyertaan alat bukti,” papar Jhon.

     

    Dia menegaskan, dalam proses penyelidikan sebuah kasus pidana haruslah sesuai dengan ketentuan Pasal 11huruf c UU KPK terkait kewenangannya. Dimana penyidikan dapat dilakukan bila nilai kerugian negara minimal Rp1 miliar. Sementara yang dilakukan KPK dalam kasus dugaan korupsi PLS 2007, penetapan tersangka tanpa disertai perhitungan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian, kasus dugaan korupsi ini menjadi tidak berimbang.

     

    Mantan Kepala Bidang PLS Dinas PPO NTT yang kini menjabat sebagai Bupati Sabu Raijua, Marthen Dira Tome menyampaikan, dirinya telah diperiksa KPK dalam kapasitas sebagai tersangka.

     

    Kata dia, ada sebuah pelajaran hukum yang diperolehnya ketika harus menjalani pemeriksaan di KPK. Terkait  kasus dugaan penyalahgunaan dana PLS yang disangkakan kepadanya, ia telah melewati proses hukum di lembaga penegak hukum yang ada di Kupang, mulai dari Kejaksaan Negeri sampai Kejaksaan Tinggi.

     

    “Saya menemukan tipikal para penegak hukum dalam hal ini para penyidik yang ada di masing-masing level, bahwa ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi di KPK,” kata Dira Tome.

     

    Dia menandasakan, data yang disampaikan Kejaksaan Tinggi NTT ke KPK, tidak benar. “Saya curiga berita acara pemeriksaan yang disampaikan ke KPK itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi keterangan kami,” tegasnya.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2020 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.