• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Senin, 19 November 2018

     

     
    Home   »  Opini
     
    Tinggal Landas dan Akselerasi Pelayanan Publik
    ALBERT VINCENT REHI | Jumat, 15 April 2016 | 20:42 WIB            #OPINI

    Tinggal
    Ilustrasi

     

    TINGGAL landas merupakan suatu konsepsi pembangunan bangsa Indonesia yang dirintis dan diperjuangkan Presiden RI Ke-2, H.M. Soeharto. Merupakan suatu skenario membawa Indonesia sebagai bangsa mandiri dan berdaulat, baik eksistensi kewilayahan (teritori), hankam, ekonomi, hukum, sosial budaya, teknologi maupun politik internasional.

     

    Konsep ini menjadikan bangsa Indonesia bisa berdiri di atas kemampuannya sendiri sejajar dengan bangsa-bangsa maju dan mampu memanfaatkan potensi besar yang dimilikinya untuk sebesar-besarnya demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.

     

    Skenario tinggal landas di zaman Orde Baru diperjuangkan melalui pendekatan trilogi pembangunan, yaitu stabilitas (keamanan yang stabil), pembangunan di segala bidang dan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya. Tanpa stabilitas, energi bangsa tidak bisa dialokasikan secara penuh untuk membangun dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Dengan stabilitas yang terjamin, semua potensi besar bangsa kita dengan sendirinya akan tergerak untuk berkontribusi mewujudkan kemakmuran segenap masyarakat.

     

    Begitu pula dengan pembangunan, harus dikelola sedemikian rupa untuk mewujukan kedaulatan ekonomi dalam satu struktur pertanian yang tangguh (kedaulatan pangan) dan industri yang kuat (kekuatan teknologi dan SDM). Menjadi kurang bermakna ketika mayoritas pergerakan ekonomi bukan atas kemampuan pengelolaan bangsa sendiri, yang berarti hanya menjadi halaman belakang dominasi percaturan perekonomian internasional.

     

    Pembangunan juga harus merata, baik pelaksanaannya, maupun hasil-hasilnya, untuk bisa di akses dan dinikmati seluruh rakyat. Pembangunan yang hanya menghasilkan kemakmuran ekonomi sejumlah kecil masyarakat tidak sejalan dengan amanat Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

     

    Walt Whitman Rostow, seorang ekonom Amerika Serikat yang menjadi Bapak Teori Pembangunan dan Pertumbuhan, mempengaruhi model pembangunan di hampir  semua Dunia Ketiga, memaparkan Teori Tahap-Tahap Pertumbuhan Ekonomi ini diklasifikan sebagai teori modernisasi ang dimuat dalam Economics Journal pada Maret 1956 berjudul The Take-Off Into Self-Sustained Growth pada awalnya memuat ide sederhana bahwa transformasi ekonomi setiap negara dapat ditelisik dari aspek sejarah pertumbuhan ekonominya hanya dalam tiga tahap: tahap prakondisi tinggal landas, tahap tinggal landas dan tahap kemandirian ekonomi yang terjadi secara terus-menerus.

     

    Mungkin dilatari pada pemikiran Rostow, Bupati Ende, Marselinus Y.W Petu coba menyederhanakan teori tersebut dikaitkan dengan kondiisi kekinian kabupaten yang dipimpinnya. Selain coba mengemasnya dalam sebuah tekad, Bupati Marsel juga menjadikan Tahun 2016  sebagai Tahun Kelahiran Baru, didasari pertimbangan perlunya pembenahan dan akselerasi pelayanan publik menuju pencapaian visi mewujudkan karakteristik Kabupaten Ende dengan membangun dari Desa dan Kelurahan menuju masyarakat yang mandiri, sejahtera dan berkeadilan.

     

    Realitas membuktikan, pelayanan publik  secara nyata diindikasikan dengan penyediaan barang-barang publik  (public goods), serta pengaturan-pengaturan publik (public regulation) yang mengarah pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan indikator-indikator seperti keterbatasan fasilitas jalan, penyediaan air minum, kebutuhan penerangan, serta kebutuhan dasar masyarakat lainnya menunjukan pencapaian yang belum signifikan dari target SPM atau Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Ende (253) menjadi dasar piijak penetapan tekad tinggal landas.

     

    Jika Kabupaten Ende mau lepas landas, itu sangat tergantung pada pengatur lalu lintas, yakni Bupati dan Wakil Bupati, dan sang pilot yang dalam hal ini para kepala SKPD. Siapkah mereka untuk ikut lepas landas atau malah tertinggal di landasan?

     

    Dari sisi regulasi tekad ini digulirkan lantaran RPJMD tahun 2014 -2019, baru bisa dilaksanakan 100 persen di tahun 2016. Sementara pelaksanaan tahun 2015 lalu masih berdasarkan RKPD lama, di mana perencanaan RKPD adalah dimulai awal tahun 2014. Semua produknya sudah jadi dalam bentuk RKPD, Ini tidak bisa ganggu gugat. Bupati Marsel dan Wakilnya H. Djafar Achmad hanya melanjutkan pekerjaan yang sudah ditetapkan oleh kepemimpinan yang lama. Tahun 2015, yang dikerjakan berdasarkan RKPD tahun 2014. Atas dasar pemikiran ini, digulirkan tekad tahun 2016 sebagai Tahun Kelahiran Baru.

                                                                                                                                

    Pertimbangannya, perlu pembenahan dan akselerasi pelayanan publik yang pencapaiannya harus sesuai dengan visi mewujudkan karaktreristik Kabupaten Ende  dengan membangun dari desa dan kelurahan menunju masyarakat yang mandiri, sejahtera dan berkeaidilan .Visi lain juga dalam kaitan dengan pelayanan publik, secara nyata diindikasikan pengaturannya mengarah pada kesejahteraan masyarakat.

     

    Di mata Ketua DPRD Kabupaten Ende, Herman Yoseph Wadhi , tekad tinggal landas yang dicanangkan Bupati Marselinus Y.W Petu dan Wakil Bupati H. Djafar Achmad adalah sebuah keberanian pemimpin. Semuanya tentu ada tujuan yang hendak dicapai yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ende.

     

    Tekad tersebut tentunya dilandasi pada pemikiran meninggalkan kebiasaan lama yang stagnan menuju arah yang lebih baik. Mungkin  juga, keduanya melihat setahun masa kepemimpinan mereka di Kabupaten Ende masih banyak yang belum dibuat dan memasuki tahun kedua harus ada yang berubah terutama bagaimana cara pandang aparatur pemerintah mengejawantahkan semua perencanaan dan pelaksnaan program oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

     

    Tekad tinggal landas yang dicanangkan Bupati dan Wakil Bupati Ende juga ditangapi positif  pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Tekad tersebut sejatinya berkaitan dengan upaya dan kerja keras pemerintah dalam mempercepat pembangunan di derah ini.

     

    Bagi Sekretaris Jendral Pusat Kajian dan Advokasi Masyarakat (PUSAM) Indonesia Oscar Vigator Wolo, tekad Pemerintah Daerah yang menyatakan Tahun 2016 bagi Kabupaten Ende sebagai Tahun Kebangkitan, Tahun Tinggal Landas, harus diejawantahkan dalam berbagai program pembangunan, karena goalnya adalah menuju Ende yang mandiri dan sejahtera.

     

    Tekad tersebut harus berkaitan dengan upaya dan kerja keras pemerintah dalam mempercepat pembangunan di derah ini dan mesti ditanggapi oleh seluruh masyarakat terutama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

     

    Membawa Kabupaten Ende lepas landas merupakan tantangan yang harus diperjuangkan, agar pembangunan di daerah itu tidak jalan di tempat baik secara ekonomi maupun politik. Semoga tekad ini terwujud demi kesejahteraan masyarakat untuk  menjadikan Ende yang Sare dan Lio Nage yang Pawe. Semoga!!***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.