• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Jumat, 30 Oktober 2020

     
    Home   »  Nasional
     
    Hindari Kerugian Negara, Pelaksanaan Reklamasi Harus Lintas Instansi
    ANA DEA | Sabtu, 16 April 2016 | 09:36 WIB            #NASIONAL

    Hindari
    Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjelaskan syarat reklamasi teluk Jakarta di kantornya, Jumat (15/4/2016). Estu Suryowati/kompas.com

     

     

    JAKARTA - Reklamasi Teluk Jakarta pada dasarnya mesti dilakukan sesuai dengan prosedur Undang Undang (UU) dan peraturan yang ada.

     

    Namun selain itu, kebijakan melakukan reklamasi juga tak semata-mata ada di tangan pemerintah daerah atau pemerintah pusat saja.


    "Jadi sekali lagi reklamasi itu diperbolehkan tapi harus melibatkan beberapa instansi dan tidak ada perintah itu pemda atau pusat. Semua sama, kita di pihak yang sama. Peraturan yang tumpang tindih mesti dikoordinasikan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP), Susi Pudjiastuti, saat konferensi pers di rumah dinasnya, di Jalan Widya Chandra V, Jakarta Selatan, Jumat (15/4/2016).

     

    Setelah koordinasi, lanjut Susi, semua pihak terlibat mesti patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat tanpa terkecuali.

     

    Susi juga menilai banyak instansi terlibat maka hal itu dapat menjamin bahwa reklamasi tidak merugikan negara maupun stakeholders lainnya.

     

    Hal itu dengan catatan jika kawasan pesisir atau Teluk Jakarta bisa dikelola dengan baik agar masyarakat Jakarta bisa menikmati pantainya secara gratis dan nyaman.

     

    Penataan kawasan tersebut lantas menjadi salah satu syarat dari Susi jika reklamasi memang ingin dilanjutkan karena saat ini kebanyakan pantai sudah diprivatisasi oleh koroporasi atau perseorangan sehingga akses publik ke pantai jadi terbatas.

     

    "Hal ini yang harus ditata dan ini akan kita jadikan sebagai salah satu ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melanjutkan pembangunan pulau-pulau tersebut," pungkasi Susi.


     


    Sumber: properti.kompas.com
    URL SUMBER
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2020 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.