• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Minggu, 20 Oktober 2019

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    70 Persen Sarana dan Parasarana Sekolah di NTT Rusak
    ALBERT VINCENT REHI | Kamis, 21 April 2016 | 12:22 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    70
    Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Sinun Petrus Manuk

     

    KUPANG, FLOBAMORA.NET -  Sebayak 7.129 atau sekitar 70 persen sekolah di Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai dari tingkat SD sampai SMA/SMK k dalam kondisi rusak, baik rusak ringan, sedang maupun berat.

     

    Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Sinun Petrus Manuk kepada wartawan di Kupang, Kamis  (21/4)  menjelaskan, sarana prasarana sekolah yang rusak tersebut seperti kursi, meja dan alat praktikum siswa di laboratorium.

     

    Semestinya menurut dia, sekolah bisa mengambil kebijakan untuk meperbaiki sejumlah sarana- prasarana yang rusak tersebut karena 20 persen dari item Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk rehabilitasi ringan. Dengan jumlah sekolah yang begitu banyak, pemerintah tentunya tidak bisa memperbaiki tingkat kerusakan dalam jumlah besar.

     

    “Kita minta pihak sekolah untuk memanfaatkan 20 persen dana BOS untuk kegiatan rehabilitasi ringan sarana prasarana sekolah yang rusak. Pihak sekolah tidak perlu canggung dengan penggunaan dana itu karena aturan memungkinkan,” kata Manuk.

     

    Mantan Kepala Dinas Sosial NTT ini menyampaikan, dalam rangka menuntaskan wajib belajar sembilan tahun, maka NTT masih kekurangan 40 SMA/SMK. Saat ini jumlah SMA sebanyak 468 sekolah dan SMK sebanyak 265 sekolah.

     

    Idealnya, kata dia, jumlah sekolah tiap jenjang memiliki perbandingan yang sama sehingga setiap anak bisa mencapai wajib belajar sembilan tahun. Jumlah SD saat ini sebanyak 4.900 lebih dan SMP sebanyak 1.490 lebih.

     

    “Kita targetkan setiap kecamatan terdapat satu SMA/SMK sehingga program wajib bejalar sembilan tahun bisa terwujud,” tandasnya.

     

    Dia menegaskan, walau masih ada kekurangan SMA/SMK tapi ada persoalan yang harus diselesaikan ketika kewenangan pengelolaan SMA/SMK diberikan ke pemerintah provinsi. Karena pertumbuhan usia sekolah di jenjang pendidikan SLTA tidak sebanding dengan ketersediaan unit sekolah baru, pemerintah kabupaten membuka sekolah dengan memanfaatkan gedung SD atau SMP terdekat.

     

    Dengan pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke provinsi, maka harus dipikirkan untuk membangun unit sekolah baru. “Setiap tahun kita targetkan untuk membangun unit sekolah baru dan tahun ini ditargetkan sebanyak 15 unit,” ujarnya.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2019 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.