• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Senin, 26 Agustus 2019

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Ranperda Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Batal Diajukan
    ALEX | Kamis, 02 Juni 2016 | 21:13 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Ranperda
    Bupati Ende, Marselinus Y.W Petu

     

    ENDE, FLOBAMORA.NET - Bupati Ende Marselinus Y.W Petu mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima izin substansi dari Kementerian Dalam Negeri sehingga Ranperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RDTRKP) Kabupaten Ende tahun 2013-2033 tidak diajukan ke DPRD untuk dibahas menjadi Peraturan Daerah (Perda).


    Demikian penjelasan Bupati Marsel atas pengajuan empat Ranperda Kabupten Ende. Untuk itu ynag diajukan pemerintah tinggal tiga Ranperda, di antaranya Ranperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Ranperda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.


    "Saat proses clearance house di kemenetrian, urusan pemerintahan bidang tata ruang masih perlu penyesuaian Ranperda Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kota. Sampai sekarang belum diterima izin substansi dari kementerian," katanya.

    Pengajuan Ranperda Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, menurutnya, karena di tahun 2018 akan digelar pemilukada. Pemerintah sadar benar akan keterbatasan dana untuk kegiatan tersebut. Untuk itu langkah yang diambil yakni membentuk dana cadangan.


    "Latar belakang karena kemampuan keuangan daerah tidak bisa dialokasikan sekaligus. Banyak program yang butuh dana pula. Karena itu direncanakan dalam dua tahapan anggaran awal tahun 2017 dan perubahan 2017," paparnya.


    Sementara itu berkaitan dengan Perubahan Ranperda Nomor 4 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha karena merupakan sumber pendapatan yang urgen. Menurutnya, hasil retribusi belum memadai dan perannya untuk APBD relatif kecil dan lebih pada belanja yang berasal dari dana alokasi dari pusat.


    "Perubahan tersebut khususnya pada jenis retribusi. Peralatan dan Bahan Laboratorium yang sebelumnya belum diatur dalam jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah," paparnya.


    Sementara terkait dengan Ranperda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, kata dia, seiring dengan tuntutan reformasi perlu dilakukan perubahan berbagai bidang, di antaranya di bidang Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah.

    "Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya untuk menghasilkan gambaran kapasitas keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah," tuturnya.

     

    Untuk itu, tambahnya, aspek pendapatan, kebijakan keuangan yng berkaitan dengan pendapatan bisa dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi yang diwujudkan dalam APBD.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2019 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.