• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Sabtu, 31 Oktober 2020

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Delapan Ranpreda di Tangan Dewan
    ALEX | Kamis, 09 Juni 2016 | 12:49 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Delapan
    Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Kabupaten Ende, Johanes Pela

     

     

    ENDE, FLOBAMORA.NET - DPRD Kabupaten Ende saat ini diperhadapkan dengan sebuah tugas yang tidak ringan. Delapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) harus dibahas pada masa sidang di tahun 2016. Sementara ada satu Ranperda di masa sidang tahun sebelumnya masih dalam pembahasan.

     

    Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Kabupaten Ende, Johanes Pela yang ditemui Jumat lalu mengatakan, kedelapan Ranpreda tersebut masuk dalam program kerja Baleg Tahun 2016. Kedelapan Ranpreda tersebut empat berasal dari pemerintah daerah dan empat inisiatif dewan.

     

    Ada empat Ranperda inisiatif dewan antara lain Ranperda Perlindungan Produksi Petani, Perlindunga Buruh Migran, Penyelenggaraan Pemondokan dan Pembuatan Peraturan Daerah.

     

    Sedangkan dari pemerintah daerah adalah Ranperda Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RDTRKP) Kabupaten Ende tahun 2013-2033, Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Ranperda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

     

    “Di masa sidang ini dewan akan membahas empat Ranperda yang diajukan pemerintah. Sementara Ranperda inisiatif sedang disiapkan,” katanya.

     

    Dalam target kedelapan Ranperda tersebut harus dibahas tuntas dan selesai Tahun 2016. Namun, bisa tuntas lebih awal adalah Ranperda yang diajukan pemerintah. Ini lantaran empat Ranperda itu sudah disiapkan dengan baik pemerintah daerah.

     

    Menurutnya, Baleg masih harus membahasnya lebih jauh terkait Ranperda inisitif termasuk naskah akdemisnya yang nantinya akan dilelang kepada pihak ketiga.

     

    Terkait Ranpreda dari pemerintah, Bupati Ende Marselinus Y.W Petu mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima izin substansi dari Kementerian Dalam Negeri sehingga Ranperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RDTRKP) Kabupaten Ende tahun 2013-2033 tidak diajukan ke DPRD untuk dibahas menjadi Peraturan Daerah (Perda).

    Dengan demikian yang diajukan tinggal tiga Ranperda di antaranya, Ranperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Ranperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Ranperda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

    "Saat proses clearance house di kementerian, urusan pemerintahan bidang tata rang masih ada perlu penyesuaian Ranperda Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kota. Sampai sekarang belum diterima izin substansi dari kementerian," katanya, Kamis pekan lalu.

     

    Tahun 2015 lalu, DPRD Kabupaten Ende sudah menetapkan tiga Perda antara lain tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan CSR,Rencana Induk Pariwisata Deerah (Riparda). Yang belum dibahasa tuntas adalah Ranperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat. Ranperda ini masih dibahas di tingkat internal.

     

    Ranperda ini cukup rumit dan sangat sensitif karena langsung berhubungan dengan masyarakat adat. “Kita upayakan supaya pembahasannya lebih intensif dengan melibatkan banyak pihak berkompeten sehingga bisa menghasilkan Perda yang mengakomodir kepentingan masyarakat adat,” tambah John.***

     
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2020 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.