• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Selasa, 24 November 2020

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Kupang dan Sumba Tengah Enggan Serahkan Pengelolaan Sekolah
    ALBERT VINCENT REHI | Sabtu, 11 Juni 2016 | 10:01 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Kupang
    Kepala Dins Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Sinun Petrus Manuk

     

     

    KUPANG, FLOBAMORA.NET - Dua kabupten di NTT yakni Kupang dan Sumba Tengah ingga saat ini belum mau menyerahkan pengelolaan SMA dan SMK serta sekolah luar biasa (SLB) kepada Pemerintah Provinsi  sesuai amanat UU 23/2014.

     

    Hal tersebut disampaikan Kepala Dins Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Sinun Petrus Manuk dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPRD NTT, Jumat (10/6) kemarin.

     

    Menurutnya, sebanyak 827 sekolah yang terdiri dari 488 SMA, 271 SMK,d an 68 Sekolah Luar Biasa (SLB) yang tersebar di 22 kabupaten/kota akan diserahkan kewenangan pengelolaannya ke Pemerintah Provinsi.

     

    Dia menyebutkan, 827 sekolah yang akan dialihkan pengelolaannya ke provinsi itu, terdiri dari 308 sekolah negeri dan 180 sekolah swasta untuk tingkat SMA. Sedangkan SMK, 143 sekolah negeri dan 128 sekolah swasta. Sementara SLB sebanyak 68 unit.

     

    Dia menjelaskan, sesuai amanat UU 23 Tahun 2014, penyerahan pengalihan kewenangan pengelolaan SM/SMK dan SLB mulai berlaku 2 Oktober 2016. Yang menjadi persoalan, belum ada aturan turunan dari UU dimaksud berupa peraturan pemerintah atau keputusan presiden. Sosialisasi atau berbagai persiapan yang dilakukan selama ini terkait pengalihan kewenangan pengelolaan itu, berpedoman pada surat edaran bersama tiga menteri yakni Mendagri, Menteri Keuangan, dan Menteri Pendidikan Nasional.

     

    “Langkah persiapan yang telah kita lakukan berkaitan dengan implementasi UU 23 Tahun 2014 bidang pendidikan yakni sosialisasi dan koordinasi, serta inventarisasi personil, sarana dan prasarana, pembiayaan dan dokumentasi (P3D),” katanya.

     

    Mantan Kepala Dinas Sosial NTT ini menutrukan, sejumlah masalah dan hambatan inventarisasi P3D antara lain, belum ada petunjuk atau perintah para bupati/walikota kepada SKPD teknis terkait inventarisasi P3D untuk dilakukan pengalihan ke Pemprov NTT sesuai amanat UU 23 Tahun 2014. Pemerintah kabupaten/kota belum membentuk tim inventarisasi aset.

     

    Selain itu, lanjut Peter, khusus tentang data personil, sesuai amanat UU 23/2014 hanya mengatur tentang PNS. Sedangkan urusan pegawai non PNS, baik pegawai kontrak daerah maupun honorer komite tidak diatur dalam UU tersebut. Ini telah menjadi keresahan para guru maupun tenaga pendidikan non PNS.

     

    Berdasarkan data yang dimiliki, hingga Mei 2016 jumlah pegawai yang aka dialihkan ke provinsi maupun pegawai kontrak daerah jenjang SMA, SMK dan SLM sebanyak 10. 360 orang. Jumlah tersebut terdiri atas PNS sebanyak 8. 248 orang dan guru serta pegawai kontrak daerah sebanyak 2. 112 orang. Sedangkan guru komite tetap menjadi urusan komite sekolah dan tidak dialihkan ke provinsi dengan jumlah 11. 987 orang.

     

    “Kita harapkan tidak ada satu orang guru kontrak pun tak di PHK terkait kewenangan pengalihan SMA, SMK dan SLB dari kabupaten/kota ke provisi, karena akan mengganggu proses kegiatan belajar mengajar,” tandasnya.

     

    Anggota Komisi V dari Fraksi PDIP DPRD NTT, Kristofora Bantang meminta pemerintah melakukan persiapan secara baik agar ketika pengalihan itu mulai berlaku pada 2 Oktober 2016, tidak muncul persoalan baru. Apalagi masih ada kabupaten yang mengajukan protes terkait pengalihan kewenangan pengelolaan dimaksud.

     

    Sedangkan Wakil Ketua Komisi V dari Fraksi PDIP, Yunus Takandewa mengatakan, urusan pendidikan menyangkut persoalan kemanusiaan. Walau pengalihan ini hanya mengatur tentang PNS, tapi harus juga mengakomodasi tenaga kontrak.

     

    “Dengan demikian, guru kontrak provinsi yang selama ini ditempatkan di jenjang pendidikan dasar, diserahkan ke kabupaten/kota. Sedangkan guru kontrak kabupaten yang selama ini ditempatkan di SMA, SMK dan SLB, diserahkan ke provinsi. Ini merupakan konsekuensi logis yang harus dijalankan dari amanat UU 23 Tahun 2014.,” tambahnya.***

     


     
    BERITA TERKAIT
     
     
     
     

    KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

     
    KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
      0 komentar

    KIRIM KOMENTAR
    Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
     



    Copyright © 2013-2020 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.