• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Kamis, 15 November 2018

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Alih Kelola SMA/SMK yang Meresahkan
    ALBERT VINCENT REHI | Senin, 27 Juni 2016 | 10:43 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Alih

     

    ENDE, FLOBAMORA.NET - Pemerintah Kabupaten Ende siap menyerahkan pengelolaan SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) . Pengalihan pengelolaan itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

     

    Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Ende saat ini tengah mengurus berbagai hal berkaitan dengan pengalihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK  ke pemerintah provinsi.

     

    Yang diurus BKD adalah sekolah dan guru serta pegawai di SMA/SMK yang berstatus PNS. Sementara untuk pegawai atau guru honorarium sampai sekarang belum ada petunjuk teknisnya.

     

    “Berdasarkan undang-undang tersebut, tanggung jawab pendidikan setingkat SD/SMP berada dalam lingkup pemerintah kabupaten/kota, sedangkan pemerintah provinsi bertanggung jawab atas pendidikan setingkat SMA/SMK dan pemerintah pusat bertanggung jawab atas pendidikan tinggi,” kata Kepala BKD Kabupaten Ende Abraham Badu, Selasa 14 Juni 2016 lalu..

     

    “Sesuai data BKD Ende, guru honorarium yang dibayar Pemda dan ditempatkan di SMA dan SMK, jumlahnya 22 orang. Dari jumlah itu, 14 orang menjadi guru SMA, dan delapan orang guru SMK. Untuk sementara mereka akan tetap diurus daerah, sambil menunggu petunjuk lebih lanjut. Yang kami urus pengalihannya adalah guru PNS.

     

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ende, Agustinus G. Ngasu mengatakan, pihak mendukung sepenuhnya pengalihan pengelolaan  SMA dan SMK ke tangan pemerintah provinsi.  

     

    “Kami tetap akan dukung pengalihan SMA dan SMK ke provinsi sesuai amanat undang-undang. Kita akan ubah kalau undang-undangnya sudah ganti,“ kata Sekda Gusti Ngasu.

     

    Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) Kabupaten Ende saat ini juga telah melakukan berbagai persiapan proses pengalihan kewenagan manajemen pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi pada Januari 2017 mendatang.

     

    Sekretaris Dinas PPO Ende, Maria Margareta Pe, sebelumnya mengatakan persiapan yang telah dilakukan pihaknya antara lain pendataan tenaga pendidik dan kependidikan, serta dilakukan juga pendataan terkait aset-aset milik sekolah.

     

    “Sekarang sedang kita proses masalah pendataan. Data awal sudah kita serahkan baik data aset maupun personel, dan akhir Maret itu finalnya. Setelah maret, tidak ada lagi perubahan data. Nanti bulan oktober penyerahannya, dan pada Januari 2017 mendatang resmi menjadi kewenangan provinsi,” katanya.

     

    Mulai Oktober 2016

    Berdasarkan data yang diperoleh, sebanyak 827 sekolah menengah di Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari 488 SMA, 271 SMK,dan 68 Sekolah Luar Biasa (SLB) yang tersebar di 22 kabupaten/kota akan diserahkan kewenangan pengelolaannya ke pemerintah psrovinsi.

     

    827 sekolah yang akan dialihkan pengelolaannya ke provinsi itu, terdiri dari 308 sekolah negeri dan 180 sekolah swasta untuk tingkat SMA. Sedangkan SMK, 143 sekolah negeri dan 128 sekolah swasta. Sementara SLB sebanyak 68 unit.

     

    Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Sinun Petrus Manuk  ,sesuai amanat UU 23 Tahun 2014, penyerahan pengalihan kewenangan pengelolaan SM/SMK dan SLB mulai berlaku 2 Oktober 2016. Yang menjadi persoalan, belum ada aturan turunan dari UU dimaksud berupa peraturan pemerintah atau keputusan presiden. Sosialisasi atau berbagai persiapan yang dilakukan selama ini terkait pengalihan kewenangan pengelolaan itu, berpedoman pada surat edaran bersama tiga menteri yakni Mendagri, Menteri Keuangan, dan Menteri Pendidikan Nasional.

    “Langkah persiapan yang telah kita lakukan berkaitan dengan implementasi UU 23 Tahun 2014 bidang pendidikan yakni sosialisasi dan koordinasi, serta inventarisasi personil, sarana dan prasarana, pembiayaan dan dokumentasi (P3D),” katanya.  

     

    Mantan Kepala Dinas Sosial NTT ini menuturkan, sejumlah masalah dan hambatan inventarisasi P3D antara lain, belum ada petunjuk atau perintah para bupati/walikota kepada SKPD teknis terkait inventarisasi P3D untuk dilakukan pengalihan ke Pemprov NTT sesuai amanat UU 23 Tahun 2014. Pemerintah kabupaten/kota belum membentuk tim inventarisasi aset.  

     

    Selain itu, khusus tentang data personil, sesuai amanat UU 23/2014 hanya mengatur tentang PNS. Sedangkan urusan pegawai non PNS, baik pegawai kontrak daerah maupun honorer komite tidak diatur dalam UU tersebut. Ini telah menjadi keresahan para guru maupun tenaga pendidikan non PNS.

     

    Hingga Mei 2016 jumlah pegawai yang aka dialihkan ke provinsi maupun pegawai kontrak daerah jenjang SMA, SMK dan SLM sebanyak 10. 360 orang. Jumlah tersebut terdiri atas PNS sebanyak 8. 248 orang dan guru serta pegawai kontrak daerah sebanyak 2. 112 orang. Sedangkan guru komite tetap menjadi urusan komite sekolah dan tidak dialihkan ke provinsi dengan jumlah 11. 987 orang.

    “Kita harapkan tidak ada satu orang guru kontrak pun tak di PHK terkait kewenangan pengalihan SMA, SMK dan SLB dari kabupaten/kota ke provisi, karena akan mengganggu proses kegiatan belajar mengajar,” tandasnya.***

     

    URL SUMBER
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2018 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.