• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Senin, 26 Agustus 2019

     

     
    Home   »  Lintas Flobamora
     
    Wawancara Kepala Dinas Sosial NTT, Drs. Wilhelmus Foni, M.Si:
    ALBERT VINCENT REHI | Selasa, 28 Juni 2016 | 14:17 WIB            #LINTAS FLOBAMORA

    Wawancara
    Kepala Dinas Sosial NTT, Drs. Wilhelmus Foni,M.Si

     

    Negara Bertanggung Jawab atas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

    Pembangunan kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

     

    Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

     

    Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

     

    Di Nusa Tenggara Timur, jumlah penyandang masalah sosial cukup banyak. Ada sekitar 736.888 orang. Seperti apa penanganan masalah tersebut di provinsi kepulauan ini ? Flobamora.net berkesempatan mewawancarai Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT, Drs. Wilhelmus Foni, M.Si. Berikut penuturan mantan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda  Provjnsi NTT dan Penjabat Bupati Belu:    

     

    Bisa disebutkan visi dan misi yang diemban institusi ini dalam mendukung pembangunan kesejahteraan social di NTT ?

    Visi dan misi yang kami emban sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTT Tahun 2013 -2018. Visi besarnya adalah pembangunan kesejahteraan sosial berbasiskan masyarakat melalui pekerjaan sosial yang profesional.

     

    Sementara misi yang kami laksanakan ada tiga. Pertama, meningkatkan kualitas, kuantitas dan jangkauan pelayanan rehabilitasi, pemberdayaan, perlindungan dan jaminan social penyandang masalah kesejahteraan social. Kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas potensi sumber kesejahteraan sosial dan ketiga, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

     

    Bukankah permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan, ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak ?

    Pemerintah  menyadari banyak warga negara belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

     

    Lalu apa yang dilakukan pemerintah ?

    Sesuai amanat UUD 1945 pasal 34 ayat 1, pemerintah harus memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

     

    Siapa saja yang mendapat jaminan sosial dari negara ?

    Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini ditujukan kepada: perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat. Sedangkan yang menjadi prioritas adalah mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial: kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial,  dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

     

    Bisakah kita sebut kelompok masyarakat ini sebagai kelompok marjinal dan ada berapa banyak kelompok itu ?

    Betul sekali. Ada sekitar 26 kelompok masyarakat marjinal penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kita sebutkan beberapa saja, antara lain anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan. Lalu ada perempuan rawan sosial, fakir miskin dan komunitas adat terpencil.

     

    Keberadaan kelompok masyarakat itu di NTT seperti apa?

    Berdasarkan data yang kami miliki ada sekitar 736.888 orang penyandang masalah kesejahteraan sosial di NTT. Jumlah terbanyak adalah anak terlantar sebanyak 58.170 orang, perempuan rawan sosial ekonomi 45.276 orang, kemudian korban bencana alam, lanjut usia terlantar dan balita terlantar.

     

    Bagaimana penanganan masalah tersebut di NTT ?

    Penanganannya lebih diarahkan pada rehablitisasi, pemberdayaan pelindungan dan jaminan sosial. Oleh karena itu, dalam mencermati masalah tersebut pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tetapi butuh kerja sama dengan pihak lain yang peduli dengan penanganan masalah sosial. Selain itu kita juga punya pendamping yang tersebar di seluruh NTT sebanyak 2.142 orang.

     

    Apa fokus penanganan yang dilakukan pemerintah ?

    Yang  pemerintah tangani adalah mereka yang benar-benar bermasalah Contohnya adalah Lanjut Usia atau (LU) terlantar. Di NTT sampai saat ini ada sekitar sekitar 36.022 orang LU yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Ini yang diurus negara.

     

    Dari jumlah LU terlantar di NTT berapa besar bantuan sosial yang sudah disalurkan?

    Pada Tahun Anggaran 2015 lalu kita salurkan bantuan atau asistensi sosial lanjut usia terlantar di 14 daerah sebesar Rp 4.312.000.000 untuk 1.797 orang lanjut usia.  

     

    Lalu apa orientasi pemerintah sesungguhnya dalam menangani masalah ini ?

    Pemerintah menyadari, ditengah keterbatasan bekerja sama dengan pihak lain. contohnya seperti adanya panti –panti asuhan. Saat ini jumlah panti yang dikelola pemerintah provinsi sebanyak tujuh menangini sebanyak 569 orang penghuni.Kemudian , panti yang ditangani pemerintah pusat di Naibonat. Selain itu ada sekitar 238 panti yang dikelola masyarakat atau swasta di NTT.. Ini karena kepedulian masyarakat terhadap masalah sosial.

     

    Jumlah panti di daerah ini cukup banyak. Bagaimana upaya yang dilakukan agar bisa bertahan hidup ?

    Pemerintah tentu membantu sesuai kemampuan yang ada. Nah, dalam mengelola panti ada satu prinsip yang harus bisa dipegang adalah orang tersebut meski mendapat pelayanan harus dikembalikan ke keluarga batih. Artinya, setelah masalahnya selesai ditangani, kembalikan mereka ke keluarga. Panti itu adalah pilihan terakhir jika tidak ada orang yang menampungnya.

     

    Jika demikian, bisakah panti-panti yang ada diarahkan untuk mulai mandiri ?

    Itu yang terus kita dorong. Panti-panti harus bisa mandiri atau satu waktu nanti bisa menghidupkan dirinya sendiri dengan memanfaatkan potensi yang ada seperti lahan dan keterampilan. Saya ambil contoh panti asuhan di Naibonat. Mereka bisa memanfaatkan lahan dan keterampilan yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan. Saya kira di tempat lain bisa berbuat seperti itu.

     

    Bagaimana dengan pelayanan bantuan sosial yang diterapkan saat ini ?

    Dalam pelayanan kita,fokusnya pada data. Ini harus valid dengan nama, alamat, foto, NIK dan sertifikat, supaya orang yang kita layanani jelas karena berhubungan dengan oengentasan kemiskinan. Jadi harus mengarah kepada orang yang riil, supaya target penurunan angka kemiskinan menjadi jelas.

     

    Kemudian, kelompok sasaran juga harus jelas dan mengarah kepada pemberdayaan. Misalnya untuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan, masyarakat diarahkan atau dimotivasi untuk bisa menghidupkan dirinya sendiri. Paradigma seperti ini perlu kita dorong.

     

    Ini soal PKH. Beberapa tahun belakangan, pemerintah menggulirkan program tersebut. Seperti apa impementasinya?

    Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan syarat dapat memenuhi kewajiban terkait pendidikan dan kesehatan. PKH, bertujuan mengurangi beban RTSM dan diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari kemiskinan.

     

    PKH juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium atau Millenium Development Goals (MDGs). Program ini dikenal sebagai Program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (anak usia sekolah) maupun kehadiran di fasilitas kesehatan (anak balita dan ibu hamil).

     

    Realisasi bantuan PKH di NTT untuk tahun 2015 seperti apa ?

    Dari jumlah penerima yang menyebar di 22 kabupaten/kota di NTT  sebanyak 135.460 KSM, realisasi penyaluran tahun 2015 lalu sebesar Rp 259.310.740.859. 

     

    Selain PKH program apa saja yang didanai pemerintah pusat melalui APBN ?

    Selain dana dekonsentrasi dan tugas-tugas pembantuan ada juga program atau kegiatan melalui cash transfer yaitu asistensi sosial lanjut usia terlantar atau Aslut dan asistensi orang dengan kecatatan berat. Jumlah dananya cukup besar yakni Rp 3.715.200.000 untuk 1.032 penerima  dan Rp 4. 312.800.000 untuk 1.797 penerima.

     

    Apa peran masyarakat terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial ?

    Diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.***


     
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2019 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.