• LINTAS FLOBAMORA
  • NASIONAL
  • INTERNASIONAL
  • LIFESTYLE
  • TRAVEL
  • BOLA
  • OPINI
  • REDAKSI
  • HUBUNGI KAMI
  • REGISTER     LOGIN      BANTUAN
    REGISTER     LOGIN      BANTUAN

    Rabu, 21 Agustus 2019

     

     
    Home   »  Nasional
     
    Laporan Gratifikasi Rp 9,6 M dari Dinas Perumahan DKI yang Terbesar di KPK
    ANA DEA | Senin, 04 Juli 2016 | 10:57 WIB            #NASIONAL

    Laporan
    ILUSTRASI SUAP: Jaksa Penuntut Umum menyiapkan barang bukti berupa uang pecahan dolar Amerika Serikat dalam sidang mantan Kepala Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, Selasa (25/2/2014). Dalam sidang tersebut diperiksa sebagai saksi Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoeghana dan mantan Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno terkait pengurusan tender proyek di SKK Migas. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA

     

    JAKARTA - Laporan gratifikasi sebesar Rp 9,6 miliar dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta, adalah laporan dengan jumlah terbesar yang pernah diterima Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

     

    Gratifikasi tersebut diberikan oleh penjual lahan untuk rumah susun di Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Hal tersebut dibenarkan oleh Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono.

     

    Menurut Giri, uang Rp 9,6 miliar tersebut diserahkan dalam bentuk pecahan mata uang asing.

     

    "Benar, nilainya kurang lebih Rp 10 miliar, karena berbentuk pecahan mata uang asing," ujar Giri saat dikonfirmasi, Senin (4/7/2016).


    Uang gratifikasi tersebut diakui oleh Sukmana, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Pembangunan Perumahan dan Permukiman. Saat pemberian uang yang terjadi pada Januari 2016 itu, Sukmana mengaku dalam posisi tidak bisa menolak.

     

    Pemberian uang gratifikasi dilakukan tak lama setelah pembayaran uang Rp 668 miliar dari Dinas Perumahan ke pemilik sertifikat lahan, Toeti Noeziar Soekarno melalui notarisnya, Rudi Hartono Iskandar.

     

    Saat proses pembelian lahan, Sukmana menyebut dirinya bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK). Dalam proses itu, Sukmana mengaku selalu berhubungan dengan Rudi, ia juga tak pernah berhubungan dengan Toeti.

     

    Menurut Sukmana, Rudi pula yang memberikan uang gratifikasi Rp 9,6 miliar kepadanya. Ia menyebut, Rudi memintanya agar menyampaikan uang itu ke Kepala Dinas Perumahan saat itu, Ika Lestari Aji.

     

    Sukmana menyebut uang diberikan pada siang hari. Pada sore harinya, ia langsung melaporkannya ke Ika, yang kemudian menindaklanjutinya ke Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Basuki diketahui langsung memerintahkan agar Ika melaporkan gratifikasi itu ke KPK.


     

    URL SUMBER
    BERITA TERKAIT
     
     
    BACA JUGA
       
       

      KOMENTAR ANDA                                                             Pedoman Mengirim Komentar

       
      KOMENTAR VIA WEBSITE                                             Pedoman Mengirim Komentar
        0 komentar

      KIRIM KOMENTAR
      Silakan LOG IN untuk memberi komentar.
       



      Copyright © 2013-2019 by FLOBAMORA NETWORK. All rights reserved.